PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah akan segera menghapus pegawai honorer mulai November 2023. Namun, mereka berjanji tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terkait hal tersebut.
"Terkait hal ini, Presiden Jokowi telah memberikan arahan kepada Kemenpan-RB untuk mencari jalan tengah. Oleh karena itu, kami terus berkomunikasi intensif dengan bupati, asosiasi wali kota, gubernur hingga DPR," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Jawa Timur, Selasa, 11 April 2023.
Dia menuturkan bahwa menurut Undang-Undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5 tahun 2014, 28 November 2023 adalah hari terakhir dan tidak akan ada lagi pegawai non-ASN. Hal itu juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 49 tahun 2018.
"Kalau ini kami terapkan, maka akan ada kegaduhan besar, karena akan ada PHK massal per 28 November," ucap Abdullah Azwar.
Baca Juga: Saat Guru Honorer Terima Gaji Rp225.000 per Bulan sambil Tersenyum
Menurutnya, jika tidak bisa tertangani dengan baik, penghapusan tenaga honorer akan berpotensi menjadi masalah besar. Padahal, tenaga honorer telah banyak membantu pelayanan publik. Selain itu, jika ada PHK massal, tentu akan mengganggu pelayanan publik di daerah.
"Supaya tidak ada kegaduhan dan tidak ada PHK massal, tentu ke depan perlu ada evaluasi serius. Pemda merekrutnya mestinya lebih bagus, sehingga jauh lebih berkualitas," ujar Abdullah Azwar.
"Kalau sampai ada PHK massal, akan mengganggu pelayanan publik di daerah," ucapnya.
"Maka harapan kita ke depan kita melakukan audit terhadap sejumlah honorer dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) supaya data yang dilaporkan kepada kami benar sesuai dengan aturan yang dikeluarkan," tuturnya menambahkan.