PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Direktorat Jenderal Perumahan merampungkan 22 menara yang dijadikan sebagai Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
HPK merupakan rumah susun yang dibangun dengan menggunakan teknologi modular yang mengutamakan kecepatan konstruksi dan meminimalkan kerugian material atau zero waste. Setidaknya ada 12 menara yang mulai dioperasikan sebagai hunian bagi para pekerja konstruksi.
Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengungkapkan bahwa terdapat tiga aspek penting yang diterapkan dalam pembangunan HPK di IKN Nusantara, yakni prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) atau Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST).
Baca Juga: Perbedaan Jabatan Plh dan Plt di Pemerintah Daerah, Serupa tetapi Tak Sama
Dalam aspek enviromental atau lingkungan, Iwan mengatakan pihaknya menerapkan lean construction (konstruksi ramping) dan green construction (konstruksi hijau). Kemudian pada aspek sosial, dia menjelaskan bahwa pembangunan tersebut bertujuan untuk memfasilitasi para pekerja konstruksi dalam membangun IKN.
“Selanjutnya yang ketiga adalah governance atau tata kelola perusahaan yakni membangun tata kelola konstruksi yang lebih rapi, sehat, efisiensi dan efektif," kata Budi, dilansir Pikiran-rakyat.com dari laman resmi Kementerian PUPR.
Selain itu, Kementerian PUPR juga menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dalam proses pembangunan HPK, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021.
Baca Juga: Bukan Kantor Bupati Meranti, Muhammad Adil Gadaikan Kantor PUPR untuk Jaminan Hutang
Bangunan HPK yang dijadikan sebagai hunian para pekerja konstruksi tersebut dapat menampung sebanyak 14.736 orang. Dia menambahkan bahwa beberapa menara juga telah dihuni oleh para pekerja.