PIKIRAN RAKYAT - Pimpinan Cabang Bank Riau Kepri (BRK) Selatpanjang, Ridwan angkat bicara terkait ramai kabar Muhammad Adil menggadaikan kantor Bupati Meranti. Dia menjelaskan, pinjaman keuangan daerah Pemkab Kepulauan Meranti sebenarnya telah melalui mekanisme dan aturan yang berlaku.
Gagasan pinjaman tersebut juga sudah mendapatkan restu pemerintah pusat melalui rekomendasi Kementerian Dalam Negerimaupun Kementerian Keuangan. Begitu juga mekanisme pinjaman keuangan itu digagas dalam akad kredit.
Pemkab Meranti menggunakan pembiayaan akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) dengan underlying asset atau aset dasar menjadi penjamin. Sehingga, aset yang dimaksud bukan Kantor Bupati, melainkan mencakup seluruh bangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kepulauan Meranti.
"Tidak kantor bupati. Yang benar itu bangunan Kantor PUPR," ucap Ridwan, Jumat, 14 April 2023.
Baca Juga: Isi Surat Gubernur Riau ke Mendagri Terungkap, Mengadu Setelah Bupati Meranti Kena OTT KPK
Menurutnya, pinjaman keuangan daerah menjadi langkah yang wajar. Pasalnya, sejauh ini upaya tersebut tidak hanya ditempuh oleh Pemkab Kepulauan Meranti, melainkan juga sejumlah kabupaten dan kota di Riau lainnya.
Demikian juga terhadap plafon batas maksimal biaya kredit yang disetujui Bank Riau Kepri kepada Pemkab Kepulauan Meranti. Hal itu adalah karena telah melalui analisis yang cukup panjang berdasarkan kemampuan keuangan.
Ridwan menuturkan, semula pinjaman itu diatensikan untuk menutupi persoalan defisit APBD 2022 sebesar Rp100 milliar. Namun, bobot terhadap realisasi belanja tidak mencapai dari target besaran pinjaman yang telah disetujui.
Dia mengungkapkan, bobot kemampuan pencairan terhadap kegiatan yang diajukan Pemkab Meranti, tidak kurang dari Rp60 miliar, hingga batas akhir 31 Desember 2022 lalu. Namun sampai saat ini, seluruh angsuran pokok dan margin atas pinjaman terlapor lancar.