PIKIRAN RAKYAT - Mantan penyidik KPK (Komisi Pemeberantasan Korupsi), Novel Baswedan mengomentari tentang RUU Ombibus Law Kesehatan yang dinilai buru-buru disahkan oleh pemerintah. Pada Februari 2023, Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) tersebut disahkan sebagai inisiatif DPR.
RUU tersebut mendapatkan banyak penolakan dari para dokter dan tenaga kesehatan. RUU tersebut didemo oleh ratusan dokter dan organisasi profesi kesehatan.
Dalam demo yang dilakukan oleh mereka, para dokter dan organisasi profesi kesehatan menilai ada hal yang dapat merugikan masyarakat dalam RUU tersebut. Hal yang dimaksud yaitu proses yang tidak transparan, tidak ada naskah akademik, dan ada upaya liberalisasi sektor kesehatan nasional, termasuk penghapusan peran organisasi profesi dalam pengawasan, pembinaan, penerbitan rekomendasi, dan surat tanda registrasi (STR).
Pada beberapa waktu yang lalu, dalam aksinya untuk melayangkan protes terkait RUU Omnibus Law Kesehatan tersebut, para tenaga kesehatan yang terdiri dari berbagai profesi melakukan long march dengan tujuan Senayan. Namun, aksi tersebut masih belum mendapatkan perhatian dari pemerintah.
Baca Juga: Viral di Media Sosial Panitia PPDB SMAN 1 Majenang Minta Dibawakan Makanan, Ganjar Pranowo Bereaksi
Keputusan pemerintah yang terkesan terburu-buru membuat Novel Baswedan bertanya-tanya. Ia tidak mengerti dengan tindakan yang dilakukan oleh para pejabat negara itu.
"Apa urgensi buru2 sahkan RUU Omnibuslaw Kesehatan? industrialisasi & penguasaan bisnis kesehatan oleh pihak tertentu, resiko pertahanan negara begitu mengkhawatirkan," kata Novel Baswedan.
Dinilai Novel Baswedan, terburu-burunya pemerintah dalam mengambil keputusan tersebut karena korupsi yang semakin masif. Ia berujar jika para waki rakyat sudah tidak peduli dengan kepentingan masyarakat lagi.
"Inilah bahaya ketika korupsi sdh semakin masif, nggak peduli dgn kepentingan masy lagi. Kebijakan ini utk siapa?" ujar Novel Baswedan dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Twitter miliknya.***