PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengkaji ulang passing grade untuk seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Setelah bertemu dengan Jokowi, MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa permintaan Jokowi ini didahului oleh data dari lapangan, yang menyebutkan banyak calon PPPK kesulitan menembus standar kelulusan tersebut.
"Karena banyaknya yang masuk kepada kami terkait dengan passing grade tes PPPK yang kemarin ini banyak sekali yang tidak lulus," ujarnya, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 12 Juni 2023.
Angka kelulusan begitu mengkhawatirkan, imbuhnya, terutama untuk sektor tenaga pendidik untuk perguruan tinggi. "Bahkan tingkat kelulusan PPPK dosen itu total hanya 31 persen," ucap dia lagi.
Baca Juga: Pasar Hewan di Musim Haji, Satu Pedagang Bisa Jual 2.000 Kambing Sehari
Sebelumnya, Azwar menjelaskan KemenPAN-RB sedang mempelajari sebab pasti di balik maraknya kegagalan peserta PPPK untuk lolos passing grade tes. Akar masalah menurutnya bisa berasal dari dua tempat, passing grade yang terlalu tinggi atau kompetensi peserta yang memang terlalu rendah.
"Soal passing grade oleh instansi pembina yang tinggi atau (bisa jadi) karena memang kompetensi teknis mereka (sehingga) banyak yang tidak bisa mereka kerjakan. Terkait dengan ini kami lapor kepada beliau (Presiden Jokowi)," kata Azwar.
Pun begitu mengenai pranata komputer yang hanya mencapai 3 persen kelulusan, dari 10 ribu lebih orang yang mendaftar. "Ini bisa karena soalnya atau karena SDM-nya," ucap dia.
Menurut Azwar, data ini agaknya memicu rasa heran, sebab tenaga non-ASN yang bergabung seleksi PPPK kebanyakan telah mengabdi selama 10-15 tahun. Ironi ini akhirnya mendorong Presiden Jokowi untuk pengkajian ulang persoalan passing grade tersebut.