PIKIRAN RAKYAT - Pengusutan terhadap dugaan penyimpangan kegiatan Pondok Pesantren Al Zaytun menurut Anggota Komisi III DPR, Habiburokhman harus dilakukan secara komunikatif dan dialogis.
Hematnya, pendekatan dengan gaya seperti itu perlu diupayakan ketimbang menggukanan cara-cara kekerasan.
"Al Zaytun kan ada bagiannya di Kemenag yang soal aliran sesat dan sebagainya, silakan saja dikedepankan pendekatan yang seperti saat ini pendekatan yang komunikatif dialogis," kata Habiburokhman di kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin.
Selain itu, koordinasi antar pemangku kebijakan harus berjalan lancar guna mendapat hasil pemeriksaan yang inklusif.
Baca Juga: Ribuan Orang Berkumpul di Stonehenge Inggris demi Saksikan Titik Balik Matahari Musim Panas
"Kita enggak perlu main kekerasan. Ditanya misalnya ada beberapa hal soal shaf, shalat, macam-macam, soal lelaki dan perempuan apa dasarnya, kalau saya kan kurang mengerti juga, ahlinya kan ada di Kemenag. Mungkin juga bisa melibatkan MUI nantinya," tutur dia.
Lebih lanjut, dalam memberi sanksi, Habiburokhman menyarankan agar Kemenag terlebih dahulu menurunkan peringatan pada institusi pendidikan tersebut.
Apabila peringatan tak kunjung diindahkan, barulah menurutnya proses hukum dapat menjadi pilihan.
"Ya justru itu kan awalnya dari situ dulu (Kemenag). Kan mekanismenya kalau ada penyimpangan kan harus diingatkan. Kalau sudah diingatkan, baru penegakan hukum. Upaya terakhir hukum pidana itu kalau bisa diselesaikan semua dengan dialog," tuturnya sebagaimana dikutip dari Antara News pada 27 Juni 2023.