PIKIRAN RAKYAT - Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menilai pemerintah takut berkomitmen kepada masyarakat dalam sektor kesehatan. Penilaian tersebut diberikan olehnya terkait pengesahan RUU Kesehatan.
DPR mengesahkan RUU Kesehatan menjadi UU pada Selasa, 11 Juli 2023. Pengesahan tersebut dilakukan pada saat Rapat Paripurna DPR ke-29 Masa Sidang V Tahun 2022-2023, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta dengan dipimpin oleh Puan Maharani selaku ketua DPR.
Pengesahan tersebut ditolak oleh PKS. Penolakan itu diberikan atas dasar dihapusnya mandatory spending yang sebelumnya menjadi tanggung jawab para pemilik fasilitas kesehatan itu.
Penghapusan mandatory spending dinilai sebagai kemunduran oleh Mardani Ali Sera. Pihaknya menginginkan agar pemerintah mengunci kewajiban tersebut menggunakan APBN sebesar lima persen.
Baca Juga: KPK Geledah Rumah Mertua Andhi Pramono, Tempat Sejumlah Dokumen Keuangan Disembunyikan
Akan tetapi, pemerintah menolak usulan tersebut dengan menghapusanya dalam RUU Kesehatan yang telah disahkan menjadi UU tersebut. Bagi Mardani Ali Sera, tindakan tersebut menunjukkan jika pejabat negara takut berkomitmen.
"Kami @FPKSDPRRI ingin anggaran kesehatan masyarakat dikunci dlm APBN sebesar 5 persen, tetapi Pemerintah enggan. Knp takut berkomitmen terhadap kebaikan publik, kemana uangnya?" kata Mardani Ali Sera.
Mardani Ali Sera menekankan penolakan yang dilakukan PKS terhadap UU Kesehatan tersebut tidak untuk semua isinya. Baginya, pembahasan aturan itu seperti orang yang dikejar setoran.
"Yg PKS tolak bukanlah semua isi dr UU-nya, melainkan pembahasannya yg seperti orang sedang dikejar setoran. PKS keberatan bila RUU Kesehatan disahkan secara terburu-buru," ujar Mardani Ali Sera.