PIKIRAN RAKYAT - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Dr Kurniasih Mufidayati menyatakan bahwa Fraksi PKS menjadi salah satu partai yang menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan disahkan menjadi Undang-undang (UU).
Dia mengungkapkan yang menjadi pertimbangan adalah minimnya waktu mendengar berbagai masukan secara komprehensif tentang subtansi perbaikan regulasi kesehatan di Indonesia.
Sebab itu secara khusus, Fraksi PKS DPR mengundang berbagai pihak yang ingin menyampaikan masukan dan catatan terkait subtansi RUU Kesehatan dalam PKS Mendengar.
Baca Juga: Pulang dari Tanah Suci, Anies Baswedan Langsung Dijemput AHY di Bandara Soekarno-Hatta
"Fraksi PKS akhirnya berinisiatif meluncurkan PKS Mendengar RUU Kesehatan yang secara antusias diikuti oleh berbagai perwakilan publik, akademisi, fasilitas pelayanan kesehatan hingga organisasi profesi kesehatan," ujar Kurniasih melalui pesan singkat kepada Pikiran-Rakyat.com, pada Selasa, 11 Juli 2023.
"Semua masukan itu kami susun dalam DIM versi Fraksi PKS termasuk usulan mandatory spending 10 persen yang akhirnya tertolak. Kepada rakyat Indonesia kami mohon maaf sudah berjuang maksimal meski belum sesuai dengan aspirasi teman-teman," katanya.
Kurniasih menyebut, sikap Fraksi PKS tetap konsisten dengan sejak di Baleg, pembahasan tingkat I hingga di Paripurna dengan menolak RUU Kesehatan menjadi UU dengan beberapa catatan yang konstan disampaikan sejak awal.
Baca Juga: Polisi Selidiki Kebenaran Kabar Pertemuan LGBT Se-ASEAN di Jakarta
Sebab Fraksi PKS khawatir hadirnya peraturan turunan akan dibuat terburu-buru mengingat jumlahnya yang banyak dan nasibnya akan sama seperti RUU Kesehatan yang baru saja disahkan.