PIKIRAN RAKYAT - Di tengah berbagai polemik yang berkembang dari Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, kelanjutan pendidikan yang dilalui para santri menjadi fokus perhatian. Pemerintah berupaya mencari solusi terbaik yang tidak membuat mereka terkena dampak.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, sedari awal buka suara terkait Ponpes Al Zaytun sudah memfokuskan solusi yang tidak mengorbankan para santri di sana.
Mahfud MD memastikan para santri akan tetap menuntut ilmu seperti biasa lantaran Ponpes Al Zaytun diputuskan tidak akan ditutup.
Apalagi, jumlah santri dalam Ponpes Al Zaytun terbilang sangat besar, yakni mencapai 5.400 orang dengan sebaran dari SD, SMP, dan SMA.
Baca Juga: KPU Indramayu: 815 Orang di Al Zaytun Masuk Daftar Pemilih untuk Pemilu 2024
"Berat rasanya membubarkan Al Zaytun. Bagaimana nasib sebanyak 5.400 orang yang sekarang sedang belajar itu. Mau dikemanakan? Kalau mau diusir melanggar hak konstitusional," ujar Mahfud MD dalam pernyataan di Jakarta, dikutip Pikiran-Rakyat.com pada Minggu, 16 Juli 2023.
Lebih lanjut, Mahfud juga menyinggung soal sejarah Indonesia yang tidak pernah membubarkan lembaga pendidikan manapun.
"Kita tidak punya sejarah sekali pun membubarkan lembaga pendidikan," ujarnya.
Bahkan, Ponpes Al Mukmin Ngruki yang dimiliki Abu Bakar Ba'asyir memiliki cara penanganan seperti saat ini, yakni penindakan secara pidana kepada pemiliknya dan membiarkan para santri tetap melanjutkan aktivitas sebagaimana biasanya.