/photo/2020/11/20/2458109269.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Anggota Komisi III DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dimyati Natakusuma, menilai wacana penerapan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup cukup efisien. "Jadi tidak usah terlalu sering mengganti kartu," kata Dimyati saat dihubungi Pikiran-rakyat.com, Kamis, 20 Juli 2023.
Namun, Dimyati menekankan perlunya mekanisme sanksi bagi pemilik SIM yang melanggar saat berkendara. "Kalau di luar negeri itu SIM-nya dibolongin, karena dianggap melanggar ketentuan (lalu lintas), dibolongin. Kalau dibolongin beberapa kali, SIM itu langsung dinyatakan sudah tidak berlaku," tuturnya.
Di samping itu, Dimyati juga menanggapi pernyataan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mengungkap potensi kehilangan pendapatan Rp650 miliar dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) jika SIM diberlakukan seumur hidup.
Menurutnya, apabila SIM masih diberlakukan selama 5 tahun sekali, keuangan negara juga tetap boros.
Baca Juga: Baliho Ganjar Pranowo di Kodim Muara Taweh Kalteng, Panglima: Izin Awalnya Tak Dipasang di Situ
"Kalau itu (SIM seumur hidup) berlaku di lapangan, tidak perlu kartu pengganti, tidak perlu pengadaan mesin juga. Dua-duanya memerlukan biaya, kan, ya, tapi dengan syarat-syarat, tidak semua orang dapat SIM (seumur hidup)," ucapnya.
Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu, Wawan Sunarjo, mengungkapkan bahwa lebih dari separuh pendapatan Polri berasal dari biaya perpanjangan SIM, sementara sisanya dari penerbitan SIM baru perhitungan PNBP berdasarkan data pada 2022.
"Jadi kalau misalkan itu (SIM seumur hidup) diberlakukan, maka pendapatan dari perpanjangan SIM bisa turun 60 persen. Kalau dari data tahun 2022 itu bisa hilang sekira 60 persen atau sekira Rp650 miliar," kata Wawan.
Meskipun ini bukan masalah bagi Kemenkeu, potensi kehilangan PNBP tersebut akan berdampak pada keuangan Polri dan dapat mempengaruhi biaya operasional mereka.***