PIKIRAN RAKYAT - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memastikan pemerintah tidak akan mengambil alih pengelolaan Pondok Pesantren Al Zaytun di samping pimpinannya yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka.
Tidak diambil alih juga tidak dibubarkan, Al Zaytun disebut akan tetap berdiri lantaran lembaga pendidikan tersebut merupakan tempat bagi 5.000 siswa menuntut ilmu.
"Jadi (Pesantren Al Zaytun) tidak akan dibubarkan karena ada 5.000-an santri yang sedang belajar, dan mereka merupakan anak-anak bangsa yang berhak mendapatkan pelayanan akses pendidikan," katanya.
Oleh karena itu, alih-alih menutup Al Zaytun, pemerintah akan memberi pembinaan pada para pengajar agar materi yang diajarkan ke depan tidak menyimpang dengan akidah agama, Pancasila, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Baca Juga: Hampir Kehilangan Nyawa, Rendy Kjaernett Sadar Lady Nayoan Paling Penting di Dunia
Kurikulum baru akan diterapkan bersamaan dengan pendampingan dari Kementerian Agama.
"Nanti kurikulum dan pengajar-pengajarnya akan didampingi dan dibina oleh Kementerian Agama RI untuk memastikan bahwa kurikulum, pola pikir, semua harus Pancasila, NKRI, yang menjadi kewajiban kita semua," ujar dia.
Meski bertugas mendampingi dan membina tenaga kerja di Al Zaytun, namun pemerintah tidak memiliki kuasa apapun akan pondok pesantren tersebut.
"Pesantren bukan diambil alih, tapi akan dibina. Fisik bangunannya tetap ada, siswanya tetap belajar, tapi dengan kurikulum baru, pengajar baru atau yang lama, tapi sudah dibina dan tupoksi itu ada di Kemenag RI," kata dia.