PIKIRAN RAKYAT - Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan menyentil Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menurutnya alih-alih melindungi warga, pasal-pasal karet di dalam UU ITE justru mengancam kebebasan berekspresi
Anies menjelaskan, produk UU ITE seharusnya menjadi pelindung warga, seperti dalam hal keamanan data pribadi. Ia lantas menyayangkan isu yang seharusnya jadi fokus utama itu malah seperti diabaikan.
"(UU ITE harusnya menjamin) keamanan data, menjaga privasi warga negara. Jadi fokusnya lebih condong ke sana sehingga warga merasa dilindungi," ujar Anies, di Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 5 Agustus 2023.
"Dan (pemerintah) tidak kemudian dengan mudah membiarkan terjadi kebocoran-kebocoran (data) yang berdampak kepada privacy warga. Itu yang harus diketatkan," kata dia lagi.
Baca Juga: Benny K Harman Yakin Jokowi Tak Marah atas Ucapan Rocky Gerung
Anies melanjutkan, dia kerap mendapati implementasi UU ITE melenceng dari tujuan semestinya. Yang sering terjadi, kata Anies, justru kebebasan berekspresi yang malah terhambat oleh Undang-undang ITE.
"Sebagian dari pasal-pasal karet itu ternyata membuat kebebasan berekspresi terganggu. Bahkan kita menyaksikan, melaporkan pelayanan (pemerintah) yang tidak baik saja bisa diproses (pidana), melalui UU ITE. (Masyarakat yang) melaporkan jalan rusak (dilaporkan ke polisi), itu yang saya maksud sebagai pasal-pasal karet," ujar dia.
Menurut Anies, baiknya UU ITE tidak disalah gunakan untuk menyerang warganya sendiri, namun berfungsi sebagai pelindung privasi masyarakat sebagaimana seharusnya suatu kebijakan diterapkan.
Dalam kesempatan serupa, eks Gubernur DKI Jakarta itu bersama Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kompak melontarkan jawaban soal bakal cawapres pendampingnya.