PIKIRAN RAKYAT – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong sistem kerja hibrida WFO (Work From Ofice)-WFH (Work From Home) bagi perkantoran di Jabodetabek untuk mengatasi polusi udara mencekik di DKI Jakarta. Hal itu merupakan opsi cepat pemerintah dalam menangani kualitas udara Jakarta yang buruk selama sepekan terakhir.
Solusi dari Jokowi itu langsung dikritik oleh pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah. Menurutnya penerapan sistem kerja hibrida bukanlah solusi untuk mengatasi polusi udara mencekik di Jakarta.
Menurut Trubus, solusi WFH saat ini bak obat yang tiba-tiba langsung menyembuhkan suatu masalah. Trubus mendesak penerapan WFH bukan sekadar wacana pemerintah semata, namun harus dibarengi dengan evaluasi dan kesinambungan.
“Mengenai polusi ini konteks jangka pendeknya bukan WFH,” ujar Trubus pada Senin, 14 Agustus 2023.
Baca Juga: Mario Dandy Sidang Tuntutan Hari Ini 15 Agustus 2023, Ayah David Kirim Surat Terbuka ke Jaksa Agung
Perlu adanya kompensasi dan konsekuensi jika ada pelanggaran yang dilakukan selama WFH berlangsung. Trubus menilai hal itu perlu dilakukan pemerintah dengan merangkul semua pihak, termasuk swasta.
Pengamat kebijakan publik tersebut menilai jalan yang bisa diambil pemerintah untuk mengatasi polusi udara di Jakarta adalah dengan mengoptimalkan uji emisi sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 mengenai Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.
Trubus mengatakan uji emisi belum dilakukan secara sungguh-sungguh saat ini. Jika akan diterapkan, pemerintah harus berhadapan dengan banyak pelaku usaha, terutama di bidang otomotif.
“Terapkan uji emisi. Kalau bisa, keluarkan kebijakan pembatasan usia kendaraan. Akan tetapi, itu juga butuh keberanian karena musuhnya pelaku usaha mobil, mobil bekas sama motor bekas,” kata Trubus menambahkan.