PIKIRAN RAKYAT - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebutkan, masih maraknya politik uang di Indonesia disebabkan 50 persen masyarakat belum hidup sejahtera. Selain faktor ekonomi, tingkat pendidikan masyarakat yang belum baik juga menjadi target para politikus memainkan politik uang.
“Saya harus sampaikan 50 persen masyarakat kita itu masih belum sejahtera dan 50 persen lebih itu juga tingkat pendidikannya belum baik. Itu sebetulnya syarat mutlak kalau kita ingin demokrasi kita sehat,” kata Wakil KPK Alexander Marwata kepada wartawan Selasa, 15 Agustus 2023.
Menurut Alex, terwujudnya iklim demokrasi yang sehat tidak hanya bergantung pada integritas calon pemimpin maupun anggota dewan, melainkan juga masyarakat harus turut menjadi pemilih yang berintegritas.
“Kuncinya di sana bagaimana kita mendorong masyarakat itu untuk menolak setiap tawaran atau apa pun,” ujar Alex.
Alex mengungkapkan, uang yang dibagi-bagikan politikus yang tengah ikut kontestasi politik di antaranya bersumber dari hasil tindak pidana korupsi.
“Memang dari berbagai survei, termasuk survei KPK sendiri, uang yang digunakan atau dibagi-bagi itu antara lain berasal dari dugaan penyimpangan atau korupsi otomatis terkait dengan anggaran, baik APBN maupun APBD,” tutur Alex.
Oleh karena itu, Alex mengajak kepada para pejabat untuk tidak menyelewengkan dana APBN dan APBD demi kepentingan politik.
Dia menyebutkan, tugas menjaga uang negara yang diperuntukkan untuk pembangunan bukan hanya tugas KPK, tetapi juga pemerintah daerah dan pemerintah pusat.