PIKIRAN RAKYAT - Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan pembahasan mengenai polusi udara dengan kementerian terkait. Menurutnya, penanganan polusi harus berkesinambungan, juga mencakup semua pihak.
Adapun sejauh ini kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) yang menjadi opsinya. Pemprov DKI bakal memberlakukan kebijakan tersebut sebagai solusi atas polusi udara.
Kebijakan WFH berlaku bagi ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Komposisinya 50:50 persen. Pegawai yang bersentuhan langsung melayani masyarakat bekerja tidak dari rumah.
Baca Juga: DPRD DKI Terapkan WFH 50 Persen, Tekan Polusi Udara Jakarta
"Hari ini ada polusi tadi kita atasi, besok secara maraton rapat di beberapa kementerian untuk mengatasi polusi. Mengatasi polusi kan tidak bisa Jakarta, harus semuanya, semua lapisan," kata Heru Budi di Monas, Kamis, 17 Agustus 2023.
Adapun kebijakan WFH bagi ASN DKI akan dimulai pada 21 Agustus mendatang. Pelaksanaannya uji coba selama dua bulan. "Ya rencana mungkin satu sampai dua bulan. Rencana dua bulan," ujarnya.
Jakarta di sisi lain terpilih keketuaan KTT ASEAN pada 5-7 September 2023. Heru mengatakan kebijakan WFH juga terkait pelaksanaan event internasional tersebut agar lancar.
"Jadi WFH itu kita uji coba, terkait dengan WFH jelang KTT juga kita usahakan supaya KTT ASEAN berjalan dengan baik di Jakarta," ucapnya.
Baca Juga: Jokowi Batuk-Batuk Gegara Polusi Udara di Jakarta, Pekerja Didorong untuk WFH