PIKIRAN RAKYAT - Pj. Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, merespons rencana pengubahan status Daerah Khusus Ibukota (DKI) menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) seiring berpindahnya ibu kota ke Kabupaten Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur. Heru menuturkan, pengubahan nama DKI menjadi DKJ masih proses pembahasan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU).
"Iya, belum (resmi), masih dibahas di RUU. Masih panjang," ujarnya di Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat, 15 September 2023. Meski begitu, dia belum dapat memberikan penjelasan lebih jauh karena semuanya masih pembahasan. Begitu pun ihwal poin-poin dalam RUU kekhususan tersebut.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkap rencana pengubahan status Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) seusai mengikuti rapat internal kabinet membahas mengenai RUU DKJ di Istana Negara, Selasa, 12 September 2023.
Hal tersebut diungkapnya dalam unggahan foto di media sosial Instagram pribadinya. Dalam foto itu Sri Mulyani bersama Wakil Presiden Ma'aruf Amin dan beberapa menteri kabinet kerja.
Baca Juga: Fakta Baru PH Film Porno di Jakarta, Tersangka Awalnya hanya Tukang Urut!
Rapat internal kabinet tersebut dihadiri Wakil Presiden Maruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartanto pada Selasa, 12 September 2023..
Perubahan status Jakarta ini, kata Sri Mulyani, merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. RUU DKJ mengusung konsep Daerah Khusus Jakarta sebagai kota global sekaligus pusat ekonomi terbesar di Indonesia.
"Banyak aspek Keuangan Negara yang perlu diatur dalam RUU DKJ. Para Menteri lainnya melaporkan penyusunan dan substansi RUU DKJ dan membahas untuk mendapat arahan Presiden @jokowi dan Wapres @kyai_marufamin," kata Sri Mulyani melalui unggahan di akun Instagram pribadinya.***