PIKIRAN RAKYAT - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf mengungkapkan, PBNU akan mengukuhkan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, KH Rais ‘Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus), dan Nyai Hj Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid menjadi Dewan Pengampu Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (GKMNU).
Pengukuhan kelima tokoh akan dilakukan pada peluncuran GKMNU yang berlangsung saat pembukaan Agenda Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama 2023, 18-20 September 2023 mendatang di Pondok Pesantren Alhamid, Cilangkap, Jakarta Timur.
“Di dalam pembukaan Munas dan Konbes itu nanti juga sekaligus akan diumumkan salah satu dewan yang dibentuk oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yaitu Dewan Pengampu Gerakan Keluarga Maslahat NU. Ini terdiri dari para tokoh, sesepuh dari kalangan NU yang nantinya akan mendukung agenda gerakan keluarga maslahat Nahdlatul Ulama,” kata Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf dalam konferensi pers menjelang Munas-Konbes NU 2023 di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, Jumat, 15 September 2023.
Baca Juga: TNBTS: Total Luasan Area Terdampak Kebakaran di Kawasan Gunung Bromo Sekitar 504 Hektare
Gus Yahya menuturkan, GKMNU merupakan satu gerakan di tingkat akar rumput yang menyasar masyarakat desa dengan melibatkan warga secara langsung dalam menyelesaikan masalah keluarga di dalam berbagai aspeknya mulai dari aspek kegamaan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya.
“Kami sudah punya satu set program yang telah disiapkan dan program ini sebagian kerja sama dengan berbagai kementerian seperti Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian UKM, Kementerian sosial. Jadi, nanti sebagian dari isi program Gerakan Keluarga Maslahat NU itu adalah program-program dari kementerian dan insyaallah akan kita mulai pada bulan September ini,” tutur kiai kelahiran Desember 1966 itu.
Menurutnya, terdapat tiga provinsi yang siap menerima program-program besutan GKMNU di tingkat desa. Tiga provinsi itu adalah Jawa Timur, Jawa tengah, dan DIY. Tercatat sekitar 17.000 ribu desa dari tiga kecamatan tersebut siap berpartisipasi dalam pelaksanaan program. Setelah diterima di tiga provinsi tersebut, pihaknya akan melanjutkan konsolidasi ke beberapa provinsi lain, meliputi Jawa Barat, Banten, DKI, Lampung, dan Sumatera Selatan.
“Kami akan melanjutkan konsolidasi untuk Jawa Barat, Banten, DKI, dan terus menyebrang ke Lampung, Sumatera Selatan. Untuk bulan September ini, kami sudah siap memulai pelaksanaan program untuk sekitar 17.000 desa di 3 provinsi,” ujar dia.***