PIKIRAN RAKYAT - DPR RI menolak praktik kampanye politik di pondok pesantren (ponpes), baik untuk pemilihan presiden (Pilpres) maupun pemilihan legislatif (Pileg) 2024. Hal ini menyusul protes ribuan pengasuh ponpes mengenai isu serupa.
Sebelumnya 1.000 pengasuh ponpes yang tergabung dalam Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), telah menyepakati untuk menolak pesantren dijadikan lokasi kampanye politik.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Tubagus Ace Hasan Syadzily menyatakan sikapnya. Menurut dia, netralitas pesantren harus tetap dijaga, sebagai institusi pendidikan agama Islam yang berpengaruh di kalangan masyarakat akar rumput.
“Pesantren merupakan institusi pendidikan yang harusnya dapat menjaga netralitas dalam Pemilu 2024, baik dalam pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif,” kata dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 27 September 2923.
Baca Juga: Prabowo Titip Pesan ke Mahasiswa: Kalau Nanti Kalian Jadi Orang, Jangan Jadi Koruptor!
Sekalipun Mahkamah Konstitusi (MK) memperbolehkannya, Tubagus tetap menyarankan agar fasilitas pendidikan, termasuk pesantren sebaiknya tidak dijadikan tempat kampanye jelang Pemilu.
Sebelumnya, sebanyak 1.000 pengasuh pondok pesantren (ponpes) bersepakat untuk menolak kampanye pemilu di lingkungan ponpes. Kesepakatan didapat dari hasil pertemuan Halaqah Nasional Pengasuh Pesantren di Pesantren Al Muhajirin, Purwakarta, Jawa Barat, 22-24 September 2023.
Pertemuan diinisiasi Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M).
Alhasil, MK dituntut merevisi ketentuan bahwa fasilitas lembaga pendidikan boleh digunakan untuk kampanye, termasuk pesantren asal dengan izin dari penanggung jawab.
Para pengasuh ponpes berpandangan kegiatan kampanye politik di lingkungan pesantren akan berdampak negatif, khususnya bagi para santri dan alumninya. "Saya.setuju dengan hal tersebut," kata Ace.