PIKIRAN RAKYAT - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan judicial review atau uji materi Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terkait batas minimum usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres).
Adapun gugatan yang ditolak itu teregistrasi dengan nomor perkara 29/PUU-XXI/2023 dan diajukan oleh kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
“Mengadili, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman, Senin, 16 Oktober 2023.
Sementara itu, hakim Saldi Isra menguraikan alasan-alasan MK menolak gugatan PSI. Dia menyebut apabila norma pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang didalilkan para pemohon bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan, maka dengan menggunakan logika yang sama menurunkan batas usia capres dan cawapres menjadi 35 tahun juga dinilai merupakan bentuk pelanggaran moral.
Baca Juga: 10 Comfort Anime Paling Bikin Hati Hangat, Vibes Ghibli Cocok Ditonton Berulang Kali
“Terutama bagi warga negara yang sudah memiliki hak untuk memilih, yaitu WNI yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin,” tutur Saldi Isra.
Oleh karena itu, kata Sadil Isra, Mahkamah tidak dapat menentukan batas usia minimal bagi Capres dan Cawapres karena dimungkinkan adanya dinamika di kemudian hari.
“Selain itu, jika Mahkamah menentukannya maka fleksibilitasnya menjadi hilang dan dapat memicu munculnya berbagai permohonan terkait dengan persyaratan batas minimal usia jabatan publik lainnya ke MK,” ucap Sadil Isra.
Pernyataan Mantan Ketua MK sebelum Sidang Putusan
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie menilai batas usia Capres dan Cawapres bukanlah diskriminasi. Menurutnya, batas usia tersebut bagian dari syarat pekerjaan, sebagaimana yang umum ditemukan.