PIKIRAN RAKYAT - PDI Perjuangan (PDIP) menginstruksikan agar seluruh simpatisan, anggota dan kader partai serta pendukung Ganjar Pranowo untuk tidak melakukan demo ke Mahkamah Konstitusi (MK) jelang keputusan batas usia minimum Bakal calon presiden (Bacapres) dan Bakal calon wakil presiden (Bacawapres).
"Ketika etika politik, norma kebenaran dan kebaikan bagi kepentingan umum dilanggar, maka akan menjadi perbincangan rakyat, dan tercipta suatu moral force. Jadi ngapain didemo," kata Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dikutip dalam keterangan tertulis, Senin, 16 Oktober 2023.
Hasto menyarankan agar seluruh simpatisan, anggota dan kader PDIP dapat mencermati keputusannya yang sudah diambil. Sekiranya, kata Hasto, prinsip kenegarawanan hakim MK digadaikan bagi kepentingan lain, maka akan ada karma politik.
"Selanjutnya lembaga tersebut bisa kehilangan legitimasinya, dan ujung-ujungnya rakyat akan melakukan koreksi," ucapnya.
Baca Juga: Bukan karena Gagal Move On, Sule Ungkap Alasan Masih Betah Sendiri
Menurut Hasto, larangan demo tersebut sangat penting karena bangsa Indonesia diajarkan falsafah, baik akan terbukti dan buruk akan nampak dengan sendirinya.
Lantas Hasto pun menyinggung, apabila politik harus bersandarkan pada kepentingan bangsa, bukan kepentingan individu, keluarga, atau kepentingan golongan.
Kendati demikian, Hasto meyakini bahwa para hakim MK akan menjaga integritasnya, dan tidak akan menambahkan materi muatan yang baru karena fungsi legislasi merupakan hak DPR RI bersama pemerintah.
“Konstitusi itu juga punya ruh, punya tujuan mulia bagi tata pemerintahan negara, karena itulah akan berimplikasi serius, bahkan ada karma pala politik sekiranya dilanggar," tuturnya
"Jadi dari pada demo, lebih baik kita membatinkan suatu keyakinan bahwa siapa menabur angin, akan menuai badai," ujarnya.***