/photo/2023/02/02/3781301368.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Putusan MK tentang batasan usia calon presiden dan wakil presiden pada 16 Oktober 2023 lalu menimbulkan kontroversi dan kecaman publik. Pasalnya putusan tersebut dinilai memberikan lampu hijau bagi putra Presiden sekaligus Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, untuk maju menjadi calon wakil presiden.
Isi putusan tersebut adalah tentang usia capres dan cawapres berusia paling rendah 40 tahun atau pernah dan sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Artinya, orang yang belum berusia 40 tahun bisa maju menjadi capres atau cawapres selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilu.
Hal ini dinilai publik bahwa MK telah melanggengkan politik dinasti, apalagi saat ini Jokowi masih berstatus sebagai presiden. Lalu apa sebenarnya politik dinasti? Apa dampak negatif yang akan terjadi jika politik dinasti diteruskan?
Pengertian Politik Dinasti
Politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga.
Baca Juga: Prabowo Subianto: Kami Dinasti Merah Putih, Patriot yang Ingin Mengabdi untuk Rakyat!
Dinasti politik lebih identik dengan kerajaan, sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun-temurun dari ayah kepada anak agar kekuasaan tetap berada di lingkaran keluarga.
Dinasti politik harus dilarang dengan tegas, karena jika makin maraknya praktek ini di berbagai pilkada dan pemilu legislatif, maka proses rekrutmen dan kaderisasi di partai politik tidak berjalan atau macet.
Jika kuasa para dinasti di sejumlah daerah bertambah besar, maka akan kian marak korupsi sumber daya alam dan lingkungan, kebocoran sumber-sumber pendapatan daerah, serta penyalahgunaan APBD dan APBN.
Penyebab Politik Dinasti
- Adanya keinginan dalam diri maupun keluarga untuk memegang kekuasaan.