PIKIRAN RAKYAT – Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka buka suara usai dirinya dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan kolusi dan nepotisme putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Gibran menyatakan bahwa akan menghormati pelaporan soal perkara batas usia capres dan cawapres tersebut.
"Monggo, silakan," kata Gibran di Surakarta, Jawa Tengah, Selasa, 24 Oktober 2023.
Adapun laporan ke KPK tersebut dilayangkan dua pihak, yakni Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Persatuan Advokat Nusantara. Selain Gibran, mereka juga melaporkan Presiden Jokowi, Ketua MK Anwar Usman selaku paman Gibran, dan Kaesang Pangarep.
Laporan yang diserahkan ke KPK itu berisi dugaan kolusi dan nepotisme yang diduga melibatkan Gibran. Menanggapi laporan tersebut, Gibran memilih untuk menyerahkan sepenuhnya proses hukum tersebut ke lembaga antirasuah.
Baca Juga: Firli Bahuri Diam-diam Penuhi Pemeriksaan Dugaan Pemerasan, Polri Bantah Beri Perlakuan Khusus
"Ya, biar ditindaklanjuti KPK," ujarnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.
Sebelumnya, majunya Gibran menjadi calon wakil presiden tak terlepas dari putusan Mahkamah Konstitusi tentang batasan usia calon presiden dan calon wakil presiden. Keputusan MK yang diumumkan pada 16 Oktober 2023 itu telah memunculkan kontroversi dan kritik keras dari masyarakat.
Sidang putusan yang diketuai Anwar Usman itu telah memicu perdebatan karena dinilai memberikan izin kepada Gibran untuk melaju mencalonkan diri sebagai cawapres. Adapun isi putusan MK itu adalah capres atau cawapres di bawah 40 tahun dapat maju pada Pilpres, asalkan mereka berpengalaman menduduki jabatan terpilih atau melalui pemilu, termasuk jabatan kepala daerah.
Baca Juga: Geger Aksi Tak Senonoh Pria dan Wanita yang Diduga ODGJ di Jalan Moh Toha Bandung