PIKIRAN RAKYAT – Simak 3 pihak yang bisa menggerakkan pemilih kritis, ketiganya bisa berperan dalam Pemilihan Umum termasuk untuk Pemilu 2024 mendatang. Salah satunya adalah akademisi yang harus bisa merangsang kesadaran.
Dosen sekaligus peneliti Universitas Andalas, Andhik Beni Saputra, menekankan agar pemilih kritis bisa muncul demi bisa menentukan masa depan demokrasi. Pasalnya rakyat berperan penting dalam proses demokrasi tersebut.
3 pihak yang bisa gerakkan pemilih kritis dalam Pemilu
Dilansir dari laman The Conversation, berikut selengkapnya:
Baca Juga: Menarik Perhatian Pemilih Muda di Media Sosial Bisa Menentukan Hasil Pemilu 2024
-
Kelompok akademisi
Mereka harus aktif merangsang kesadaran pemilih melalui pemikiran dan kerja intelektualnya. Salah satu caranya bisa dengan kegiatan pengabdian masyarakat. -
Media massa
Lembaga itu harus menjalankan fungsinya secara independen dan menyajikan informasi yang tajam, akurat, dan berimbang sehingga bisa menjadi referensi yang efektif bagi pemilih sebelum menetapkan pilihan. -
Organisasi masyarakat sipil atau ormas
Baca Juga: Sisa Anggaran Pemilu Rp5 Triliun Belum Cair, Bawaslu: Honorarium Panitia Jadi BermasalahOrmas perlu mengonsolidasikan kekuatannya sekaligus mengundang partisipasi aktif masyarakat guna mengawasi pemilu agar adil, jujur, dan terbuka. Organisasi ini menjadi penyeimbang pemerintah agar kekuasaan tidak berkembang menjadi otoriter. Sejarah mencatat bahwa koalisi masyarakat sipil berperan besar dalam mendorong agenda reformasi Indonesia.
Munculnya dinasti politik ancam demokrasi
Menurut Universitas Andalas, Andhik Beni Saputra, dinasti politik rawan mengancam demokrasi karena hal itu terkait dengan upaya penguasa terkini dalam mempertahankan kekuasaannya. Hal ini ternyata terjadi juga di Amerika Serikat (AS).
"Fenomena dinasti politik yang sedang hangat menjadi perbincangan publik belakangan ini merupakan contoh bagaimana rezim penguasa menggunakan prosedur pemilu untuk melanggengkan kekuasaannya," ujarnya.
Baca Juga: KPU Jabar: Kerawanan Pemilu Bukan Hanya Tanggung Jawab Penyelenggara, Partai Harus Berperan
"Di negara demokrasi mapan sekalipun, seperti Amerika Serikat (AS), pemilu bahkan memfasilitasi munculnya politikus-politikus populis dan menciptakan polarisasi pemilih dengan sentimen partisan ekstrem. Dialog konstruktif untuk mengatasi persoalan negara bersama-sama pun kerap menemui jalan buntu karena masyarakat lebih mementingkan afiliasi ideologi politiknya. Konsekuensinya, kualitas demokrasi mengalami kemunduran," katanya.