PIKIRAN RAKYAT – Seorang peneliti dari Universitas Mulawarman, Dadang I K Mujiono, menyebut Pemilu 2024 atau Pemilihan Umum tahun depan mengancam demokrasi. Ia pun menyinggung pola pemerintahan ala Orde Baru.
Dalam pandangan peneliti tersebut, dinasti politik menjadi salah satu yang disorot. Praktik itu dinilai semakin terlihat menjelang pemilihan umum yang direncanakan digelar pada tahun 2024 mendatang tersebut.
"Ternyata, pada era demokrasi sekarang ini, pola pemerintahan ala Orde Baru justru semakin berkembang. Wujudnya adalah dalam bentuk praktik dinasti politik, jaringan patronase, orang-orang kuat daerah (local strongmen), dan privilese," kata Dadang.
"Rakyat Indonesia kini disajikan tiga pasangan calon (paslon): 1) Anies Rasyid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar; 2) Ganjar Pranowo dan Mohammad Mahfud Mahmodin; dan 3) Prabowo Subianto Djojohadikusumo dan Gibran Rakabuming Raka," ujarnya.
Baca Juga: Pemilu 2024: 3 Pihak ini Bisa Gerakkan Pemilih Kritis
Penuh intrik politik, ada potensi dinasti politik
Dadang menyebut proses penentuan tiga pasangan calon di atas dipenuhi intrik politik luar biasa. Pejabat eksekutif dan yudikatif dinilai terlibat, bahkan sampai terjadi perubahan peraturan perundang-undangan.
"Bukan hanya elite partai yang bermanuver, tapi juga pejabat eksekutif dan yudikatif terlibat, bahkan sampai mengubah peraturan perundang-undangan. Pengabulan gugatan terkait batas minimal usia calon presiden/wakil presiden dan penolakan gugatan batas usia maksimal calon presiden 70 tahun hanyalah beberapa contohnya," katanya.
"Fenomena ini tentu sangat memprihatinkan dan akan mengancam kualitas demokrasi. Setidaknya ada empat alasan mengapa Pemilu 2024 nanti akan menjadi ujian, jika tidak ancaman, bagi demokrasi Indonesia," ujar Dadang, dilansir dari laman The Conversation.
Baca Juga: Dinasti Politik Ancam Demokrasi, Peneliti: Pemilu Harus jadi Tonggak Penting