kievskiy.org

Ganjar Pranowo Peringatkan Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie yang Usut Dugaan Pelanggaran Etik Anwar Usman

Bakal calon presiden usungan PDIP, Ganjar Pranowo, mengungkapkan alasannya berziarah ke makam Bung Karno.
Bakal calon presiden usungan PDIP, Ganjar Pranowo, mengungkapkan alasannya berziarah ke makam Bung Karno. /Pikiran Rakyat/Oktaviani

PIKIRAN RAKYAT - Bakal calon Presiden (Bacapres) PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, yakin Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie mampu bersikap netral dalam mengusut dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK Anwar Usman terkait putusan batas usia capres-cawapres.

Netralitas Jimly diperhatikan karena dia pernah menyatakan dukungan untuk Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 saat berkunjung ke kediaman Prabowo pada Mei 2023. "InsyaAllah (Jimly) bisa netral," kata Ganjar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Jumat 3 November 2023 malam.

Ganjar mengatakan, jika Jimly tidak bersikap independen, maka itu akan menjadi bumerang untuknya. "Karena rakyat semua nonton. Akan berisiko kalau hari ini semua yang mengadili itu atau tim etik itu tidak netral," tutur Ganjar.

Oleh karena itu, Ganjar meminta MKMK dapat menunjukkan netralitasnya karena masyarakat menyaksikan langsung.

Baca Juga: Daftar Kontroversi Mahfud MD: Sebut Rempang Bukan Penggusuran hingga Dianggap Jebak Habib Rizieq Shihab

"Kita lihat prosesnya dan sampai kemarin Pak Jimly cara bertanyanya sudah 'Kok bisa ya. Kok semua ngerti ya. Kok semua terbuka ya'. Dan ini baru pertama kali terjadi di dunia," tuturnya.

"Jadi artinya itu statement-statemnet awal yang kita harapkan nanti keputusannya, (saya) tidak mau mendahului," tuturnya.

Terpisah, Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut MK adalah benteng penjaga demokrasi sehingga keberadaannya tidak boleh dikebiri oleh tangan-tangan kekuasaan.

Baca Juga: Prabowo Paling ‘Irit’ Visi Misi soal Bencana, Apa Gagasan Anies-Ganjar soal Lingkungan?

Oleh karena itu, Hasto mengatakan, tidak boleh ada satupun pihak yang memanipulasi putusan MK untuk kepentingan politik keluarga. Apalagi, mengorbankan hukum demi melanggengkan kekuasaan.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat