kievskiy.org

Ruang Kerja Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Pius Lustrilanang Digeledah KPK

KPK.
KPK. /Pikiran-Rakyat.com/Asep Bidin Rosidin

PIKIRAN RAKYAT - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di ruang kerja Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pius Lustrilanang, Rabu, 15 November 2023. Penggeledahan berkaitan dengan kasus dugaan suap pengondisian temuan pemeriksaan BPK di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan soal penggeledahan tersebut, tetapi dia belum membeberkan soal barang bukti yang ditemukan di lokasi tersebut karena penggeledahan masih berlangsung.

"Betul (Penggeledahan),” kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu, 15 November 2023.

Sejauh ini belum diketahui soal keterlibatan Pius Lustrilanang dalam kasus dugaan korupsi yang tengah diusut KPK. Namun, Ketua KPK Firli Bahuri mengisyaratkan tim penyidik bakal memeriksa Pius Lustrilanang dalam proses penyidikan.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Soal Dokumen Pakta Integritas Pj Bupati Sorong: Mana Kekuatan Kami?

KPK Tahan Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso

KPK menahan Penjabat (Pj) Bupati Sorong, Yan Piet Mosso terkait dugaan suap pengkondisian temuan pemeriksaan BPK di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Sebelumnya, Yan Piet Mosso diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Selain Yan Piet Mosso, KPK juga menetapkan lima tersangka lainnya yakni Kepala BPKAD Kabupaten Sorong; Efer Segidifat, Staf BPKAD Kabupaten Sorong; Maniel Syatfle, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat; Patrice Lumumba Sihombing, Kasubaud BPK Provinsi Papua Barat;Abu Hanifa, dan Ketua Tim Pemeriksa; David Patasaung.

“Untuk kepentingan penyidikan, penyidik melakukan penahanan para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 14 November 2023 sampai dengan 3 Desember 2023 di Rutan KPK,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers, Selasa, 14 November 2023.

Konstruksi Perkara

Lebih lanjut, Firli menjelaskan kasus tersebut bermula dari kewenangan BPK RI untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan di seluruh Pemerintah Daerah, termasuk di Provinsi baru yaitu Papua Barat Daya.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat