kievskiy.org

OTT KPK di Bondowoso, Tim Ungkap Kapan Umumkan Para Pihak yang Tertangkap

Gedung KPK.
Gedung KPK. /ANTARA/Asprilla Dwi Adha

PIKIRAN RAKYAT - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Bondowoso, Jawa Timur. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, operasi senyap tersebut berlangsung sekira pukul 11.30 WIB, Rabu, 15 November 2023.

“Benar KPK tadi siang sekitar jam 11.30 melakukan tangkap tangan di wilayah Bondowoso,” kata Ghufron dalam keterangannya, Rabu, 15 November 2023.

Ghufron belum membeberkan identitas para pihak yang terjaring operasi tangkap tangan. Karena, kata dia, tim penyidik masih melakukan serangkaian pemeriksaan. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam OTT, termasuk membeberkan konstruksi perkaranya. “Tim masih dalam proses pemeriksaan nanti kami update setelah selesai,” ujarnya.

KPK melakukan dua kali operasi tangkap tangan pada pekan ini. Sebelumnya, tim penyidik KPK menggelar penindakan di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, terkait dugaan suap pengkondisian temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Baca Juga: Kenapa Timnas Penjajah Israel Gabung Eropa meski Pernah Juara Piala Asia 1964?

Dalam kasus tersebut, KPK menahan Penjabat (Pj) Bupati Sorong, Yan Piet Mosso bersama lima tersangka lainnya yakni Kepala BPKAD Kabupaten Sorong; Efer Segidifat, Staf BPKAD Kabupaten Sorong; Maniel Syatfle, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat; Patrice Lumumba Sihombing, Kasubaud BPK Provinsi Papua Barat;Abu Hanifa, dan Ketua Tim Pemeriksa; David Patasaung. 

“Untuk kepentingan penyidikan, penyidik melakukan penahanan para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 14 November 2023 sampai dengan 3 Desember 2023 di Rutan KPK,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers, Selasa, 14 November 2023.

Konstruksi perkara 

Firli menjelaskan kasus tersebut bermula dari kewenangan BPK RI untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan diseluruh Pemerintah Daerah, termasuk di Provinsi baru yaitu Papua Barat Daya.

Kemudian, kata Firli, sebagai tindak lanjutnya salah satu pimpinan BPK menerbitkan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) yang lingkup pemeriksaannya diluar keuangan dan pemeriksaan kinerja.

Dalam surat tugas tersebut, lanjut Firli, komposisi personilnya yaitu Patrice Lumumba Sihombing selaku penanggung jawab, Abu Hanifa selaku pengendali teknis dan David Patasaung selaku Ketua Tim pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah tahun anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Daerah Sorong dan instansi terkait lainnya di AIMAS termasuk Provinsi Papua Barat Daya.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat