/photo/2023/11/03/2352937608.png)
PIKIRAN RAKYAT - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengatakan potensi kecurangan pada Pemilu 2024 mulai terendus. Dalam catatan kritis yang terbit pada Rabu, 15 November 2023, KontraS menilai kecurangan ini bisa menodai nilai ideal demokrasi.
"Pencoblosan yang akan berlangsung pada 14 November 2024 mendatang akan penuh berbagai pelanggaran, kecurangan, penyalahgunaan kewenangan yang tentu saja mencoreng nilai ideal dari demokrasi," kata KontraS dalam catatan kritisnya.
Pemilu 2024, kata KontraS, diragukan akan berjalan secara netral dan imparsial. Sebab, kontestasi empat tahunan tersebut terindikasi akan diwarnai berbagai manuver politik penguasa untuk berpihak pada calon tertentu.
Baca Juga: Bridgestone Luncurkan Ban Baru untuk MPV dan SUV, Diklaim Bikin Hemat BBM
"Seperti halnya politik cawe-cawe Presiden Joko Widodo," katanya.
Instansi Bisa Intervensi?
KontraS mengemukakan potensi ketidaknetralan pada pemilu tahun ini semakin dipertegas dengan penunjukkan Pj kepala daerah yang jauh dari akuntabilitas publik. Selain itu, keterlibatan TNI-Polri, mobilitas ASN, hingga pelanggaran etik Mahkamah Konstitusi (MK).
KontraS pun mendorong agar pemilu yang mengedepankan HAM yakni harus mencegah adanya pendekatan keamanan dan penggunaan kekuatan secara berlebihan.
"Tak jarang, intimidasi hingga mengarahkan memilih calon tertentu juga pernah dilakukan oleh aparat keamanan," katanya.
Untuk mencegah adanya tindakan pengerahan kekuatan secara berlebihan dan tidak terukur itu, aparat di lapangan tentu harus dibekali pengetahuan dan kemampuan yang sesuai dengan standar-standar internasional.
Pemerintah juga harus secara serius mengambil pelajaran dari gelaran Pemilu dan Pilkada yang terjadi tahun-tahun sebelumnya.