PIKIRAN RAKYAT - Kasus-kasus virus corona baru (Covid-19) di Indonesia hingga saat ini masih mengalami peningkatan yang signifikan.
Pasalnya, penyebaran virus di beberapa wilayah Tanah Air belum juga menurun, khususnya di DKI Jakarta.
Sebagai langkah memutus mata rantai penyebarannya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total.
Baca Juga: Konflik Mediterania Makin Kencang, Yunani Dapat Dukungan 6 Anggota Uni Eropa untuk Tundukkan Turki
Keputusan Anies yang akan dimulai pada Senin, 14 September itu pun menuai pro dan kontra di berbagai kalangan masyarakat.
Sebagaimana diberitakan MANTRASUKABUMI.com dalam artikel "Gara-gara PSBB, Rocky Gerung Usulkan Anies Baswedan Jadi Menteri Covid-19", Waketum Gerindra, Arief Poyuono menilai bahwa upaya Anies telah melangkahi Presiden dan kebijakan pusat.
Tak hanya itu, dirinya bahkan meminta sang Gubernur untuk dinonaktifkan.
Arief menjelaskan alasan penonaktifan itu karena Anies diduga telah melanggar Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dengan mengumumkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tanpa sepengetahuan dari pemerintah pusat.
Baca Juga: Ogah Dianggap Lemah, Tiongkok Pilih TikTok Dilarang Ketimbang Harus Melobi AS