/photo/2023/11/20/2139183694.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Bakal calon presiden (capres) usungan PDI Perjuangan (PDIP) kerap kali mengkritik pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menanggapi hal itu, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani menegaskan bahwa kritikan tersebut bukan merupakan instruksi dari partai.
Belum lama ini, Ganjar Pranowo mengatakan bahwa penegakan hukum pada era Jokowi nilainya jeblok. Dari skala 1 sampai 10, ia memberikan nilai 5.
Puan Maharani pun yakin bahwa apa yang disampaikan Ganjar Pranowo itu berdasarkan data.
"Pasti beliau (Ganjar) menyampaikan hal itu karena punya data, yang memang beliau harus sampaikan atau disampaikan," katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada Selasa, 21 November 2023.
Baca Juga: Anies Baswedan Respons Curhat PDIP Soal Tekanan Penguasa: Tak Ada Apa-apanya dengan Beban Rakyat
Puan Maharani pun memastikan bahwa PDIP akan turut mengevaluasi persoalan penegakan hukum tersebut. PDIP sendiri menginginkan agar penegakan hukum di Indonesia berjalan dengan benar, jujur, dan adil.
“Jadi memang ke depannya saya berharap bahwa siapapun kemudian nanti yang menjadi pilihan rakyat, bisa menjalankan hukum itu secara baik, benar, jujur, adil sesuai dengan koridornya tanpa ada tebang pilih,” ujarnya.
Di satu sisi, PDIP masih tetap mendukung pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin.
"Pak Jokowi merupakan presiden dari PDIP, yang kemarin kami usung dan kami dukung. Jadi posisi sampai hari ini masih seperti itu," ucap Puan Maharani.
Penilaian Ganjar Pranowo Soal Penegakan Hukum
Sebelumnya, Ganjar Pranowo menilai bahwa penegakan hukum pada era Jokowi jeblok usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat batas usia capres dan calon wakil presiden (cawapres).