/photo/2023/08/25/3239779123.jpg)
PIKIRAN RAKYAT – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tidak bisa mengabulkan usulan buruh terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 sebesar 15 persen.
Untuk meredam protes para buruh, Pemprov DKI menawarkan sejumlah bantuan yang jika diakumulasikan besarannya bisa melebihi UMP 2024. Bantuan tersebut dapat sedikit mengurangi pengeluaran harian para buruh.
"Pemda DKI selain menetapkan UMP, ada yang namanya Kartu Pekerja Jakarta (KPJ). Mereka (buruh) mendapatkan bantuan subsidi transportasi gratis. Lantas secara otomatis mendapatkan subsidi pangan," kata Heru dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 21 November 2023.
Selain itu, pemilik KPJ akan secara otomatis mendapatkan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Sehingga, anak-anak buruh mendapatkan dua bantuan sekaligus yang mencakup subsidi pangan dan biaya sekolah.
Untuk itu, Heru berharap penetapan UMP 2024 bisa diterima dengan baik oleh buruh.
"Artinya, pemerintah memberikan (bantuan) di luar dari PP Nomor 51 Tahun 2023 yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, (yakni) mengurangi pengeluaran sehari-hari. Ini kan sudah menolong," ujar Heru.
Kenaikan UMP Jakarta Tak Sesuai Usulan Buruh
Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2024 naik 3,38 persen menjadi Rp5.067.381. UMP 2024 berselisih Rp165.583 dari UMP 2023 yang mencapai Rp4,9 juta.
"Besaran rupiah UMP DKI 2024 yaitu Rp5.067.381 dari sebelumnya itu Rp4,9 juta atau naik 3,38 persen," kata Heru Budi Hartono pada Selasa sore.
Ketetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 818 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2024. Keputusan ini juga diambil berdasarkan formula yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.