PIKIRAN RAKYAT - Calon presiden (capres) Anies Baswedan menyinggung soal netralitas aparat penegak hukum jelang Pemilu 2024. Dia pun berharap adanya penindakan serius jika aparat penegak hukum terbukti tidak netral.
"Kalau atasannya tidak menegur, maka itu akan dianggap sebagai sesuatu yang boleh dikerjakan," ujar Anies dalam Rakornas Gakkumdu di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat pada Senin, 27 November 2023.
"Maka dari itu, kami harapkan jika ada yang belok kanan atau kiri, segera diluruskan, segera ditegur, segera didisiplinkan agar semua arahan dari puncak terus ke bawah tanpa ada penyimpangan," sambungnya.
Baca Juga: Anies Nilai Internal KPK Terlalu Longgar, Desak Komisioner Junjung Tinggi Etika
Capres dari Koalisi Perubahan ini menilai keseriusan dalam penindakan tersebut penting untuk menghindari terjadinya penyimpangan. Adapun hal lain yang tak kalah penting, kata Anies, adalah konsistensi dalam menegakkan aturan.
Pasalnya, seorang atasan tak hanya sekadar bertugas memberi perintah. Namun juga harus memiliki kemampuan untuk menjaga integritas dari atas ke bawah.
"Integritas Pemilu kita bukan dilihat dari pakta yang kita tanda tangani, tapi peristiwa di lapangan yang sesuai dengan pakta yang kita tanda tangani," tutur dia.
Suara Anak Bangsa Tentukan Masa Depan
Sebelumnya, Anies berharap agar Pemilu 2024 dapat berjalan dengan jujur dan adil. Maka dari itu, dia mengaku selalu berpegang teguh pada Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
"Kita berharap dalam pelaksanaan nanti semua kita menyelamatkan setiap suara, mengamankan setiap suara, karena itu bukan suara partai, itu bukan suara capres. Itu adalah suara setiap anak bangsa yang berhak menentukan masa depan negerinya," katanya.