PIKIRAN RAKYAT - Anggota TPN Ganjar-Mahfud sekaligus Komisioner Komnas HAM periode 2017-2022, Choirul Anam, menyebutkan program 1 Desa, 1 Fasilitas Kesehatan (Faskes), 1 Tenaga Kesehatan (Nakes), menjadi penting dalam konteks HAM. Pasalnya, program tersebut membuka ruang akses yang lebih besar atas pelayanan kesehatan.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur kesehatan yang berlangsung selama ini masih belum sepenuhnya berhasil. Sebab pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang kesulitan mengakses layanan kesehatan. Padahal akses terhadap layanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat.
"Oleh karenanya dengan program 1 desa, 1 Faskes, 1 Nakes, itu esensinya adalah akses," kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu, 29 November 2023.
Ia menambahkan, dalam konteks HAM, aksesibilitas merupakan prinsip fundamental. Tanpa adanya program yang membuka ruang akses yang besar atas kesehatan, pelayanan kesehatan terhadap masyarakat tidak bisa berjalan maksimal.
"Dalam sejarah paradigma visi misi, ini adalah visi misi yang dalam konteks HAM, visi misi yang sangat menjawab persoalan mendasar masyarakat," tuturnya.
Kesatuan basis data
Choirul mengatakan bahwa selain program 1 Desa, 1 Faskes, 1 Nakes, paslon nomor urut 3 itu juga sedang mengembangkan satu basis data untuk berbagai kebutuhan masyarakat. Nantinya, hanya dengan 1 NIK masyarakat dapat mengakses berbagai layanan kebutuhan dasar, termasuk kesehatan.
Dengan demikian, warga dikatakannya tidak perlu dibebani banyak kartu. "Banyak kartu juga kadang-kadang lupa," katanya.
Menurut dia, kehidupan saat ini seharusnya semakin sederhana. Oleh sebab itu, satu NIK untuk semua proses pelayanan, baik itu terkait HAM, sosial-budaya, pendidikan, dan kesehatan, menjadi sangat mendasar.
Menurutnya, kedua program tersebut pada dasarnya berupaya lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. "Jadi, saya melihatnya aksesibilitas mudah untuk menjangkau itu terobosan yang sangat mendasar. Dan ini tidak hanya soal kesehatan. Ada soal pendidikan, ada soal-soal yang lain dengan satu NIK untuk pelayanan hak semua masyarakat Indonesia," katanya.