PIKIRAN RAKYAT - Peneliti senior pusat riset politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor menduga perubahan format debat capres dan cawapres sangat kental dengan nuansa untuk melindungi kelemahan cawapres nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya, putra sulung Presiden Jokowi itu disebut minim pengalaman.
Modifikasi format depat yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu pun memunculkan dugaan di sebagian masyarakat. Mereka menuding, ada upaya melindungi kelemahan salah satu calon saat berdebat dengan calon lain.
”Modifikasi seperti ini sebenarnya sudah dianggap berlebihan juga oleh sebagian kalangan karena sangat terasa sekali nuansa melindungi kelemahan dari Gibran," kata Firman Noor, Senin 4 Desember 2023.
"Sebelumnya Pak Maruf yang sudah sepuh mau kok, dipersilakan berdebat. Masa ini yang katanya mewakili generasi muda kayak diduga dilindungi,” ujarnya menambahkan.
Kenapa Menunjuk ke Gibran?
Menurut Firman Noor, Gibran Rakabuming Raka merupakan satu-satunya calon yang memiliki pengalaman terbatas. Publik pun tampak sudah mengetahui bagaimana kualitas Wali Kota Solo tersebut.
“Karena publik juga sudah tahu bagaimana kualitas Gibran, sosok yang memang dipertanyakan kelayakannya untuk bisa memimpin bangsa yang besar ini, salah satunya karena kemampuan berpikir dia yang sangat terbatas,” tuturnya.
Selain itu, Firman Noor melihat modifikasi format debat tersebut juga akan membuat masyarakat, khususnya pemilih, jadi tidak mampu melihat program dan kapabilitas paslon secara utuh. Berbeda jika Capres-Cawapres sendirian dalam sorotan panggung.
"Kita bisa melihat dia apa adanya, mulai dari gestur, cara penyampaian dan yang ditunggu adalah bagaimana dia harus mencerna suatu pernyatan yang tidak mudah dijawab. Di situ kelihatan mana yang berisi dan tidak. Momen-momen ini bisa hilang dengan modifikasi ini,” ucapnya.
Ada Upaya Lindungi Satu Calon
Senada, analis politik dari Voxpol Center Research & Consulting, Pangi Syarwi Chaniago melihat perubahan format debat itu memunculkan kesan di ruang publik terkait adanya upaya untuk melindungi salah satu calon.