PIKIRAN RAKYAT - Calon presiden (capres) Anies Baswedan menilai Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang mengatur soal penunjukkan Gubernur oleh Presiden adalah sebuah kemunduran demokrasi.
"Demokrasi kita harusnya maju bukan mundur," ujar Anies kepada wartawan pada Kamis, 7 Desember 2023.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, Jakarta sudah mengantongi indeks demokrasi tertinggi di Indonesia. Apalagi, Jakarta juga pernah mendapat apresiasi melalui Harmoni Award dari Kementerian Agama.
Baca Juga: Anies Baswedan: Republik untuk Semua, Bukan untuk Anak, Kemenakan, dan Golongan
"Jakarta itu indeks demokrasi yang tertinggi, itu salah satu kebanggaan kami ketika bertugas di Jakarta," tutur dia.
Anies pun menilai ironis wacana dalam RUU DKJ itu. Tingginya indeks demokrasi, menurut Anies, seharusnya dijaga dan dijadikan percontohan bagi daerah lain.
"Ini ironis, kota yang warganya sangat matang dalam berdemokrasi seharusnya kota yang menjadi percontohan untuk kebebasan berdemokrasi. Jangan sampai malah demokrasi itu mundur," katanya.
Gubernur Dipilih Presiden
RUU DKJ disahkan menjadi usulan DPR saat Rapat Paripurna DPR ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024.
Dalam RUU tersebut, Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta nantinya akan ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden.