PIKIRAN RAKYAT - Calon presiden (capres) nomor urut satu Anies Baswedan berbicara soal tema penguatan demokrasi di Tanah Air. Menurut Anies Baswedan kebibasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia menurun. Hal tersebut disampaikan dalam debat Capres pertama di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat, pada Selasa 12 Desember 2023.
"Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun termasuk mengkritik partai politik dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi (turun)," kata Anies Baswedan.
Namun, apakah pernyataan tersebut sesuai dengan fakta? simak selengkapnya.
Indeks Demokrasi Indonesia Tumbuh Positif
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan fakta sebaliknya. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) mengalami peningkatan selama tiga tahun berturut-turut sejak 2020. Pada 2022, IDI mencapai titik tertinggi di level 80,41 poin, menandakan perkembangan demokrasi yang baik. Skor di atas 80 poin dikategorikan sebagai "baik," sementara skor 60-80 poin dianggap "sedang," dan skor di bawah 60 poin dianggap "buruk." Sebagai catatan, Indonesia pertama kali mencapai level demokrasi "baik" pada tahun 2022.
Baca Juga: CEK FAKTA: Benarkah Anies Baswedan Jadi Gubernur yang Paling Banyak beri Izin Rumah Ibadah?
Sementara itu, menurut World Democracy Index yang disusun oleh Economist Intelligence Unit (EIU), menunjukkan sejumlah perubahan dalam rentang tahun 2017 hingga 2022. Pada tahun 2017, Indonesia memperoleh skor 6,39 dan berada di peringkat 68 dari 167 negara. Tahun berikutnya, pada 2018, skor tetap sama namun peringkat meningkat menjadi 65 dari 167 negara. Pada 2019, skor naik menjadi 6,48 dan peringkat naik lagi menjadi 64. Namun, pada tahun 2020, skor menurun menjadi 6,30 meskipun peringkat tetap di 64. Kemudian, pada 2021, terjadi lonjakan skor menjadi 6,71 dan peringkat naik signifikan menjadi 52 dari 167 negara.
Dari data tersebut lima indikator yang menjadi dasar perhitungan Indeks Demokrasi 2021, Indonesia mengalami peningkatan skor pada tiga aspek. Keberfungsian pemerintahan naik dari 7,50 menjadi 7,86, kebebasan sipil meningkat dari 5,59 menjadi 6,18, dan partisipasi politik melonjak dari 6,11 menjadi 7,22. Meski demikian, terdapat dua aspek yang mengalami stagnasi dibandingkan dengan tahun 2020, yaitu proses elektoral dan pluralisme yang tetap di skor 7,92. Indikator budaya politik juga masih bertahan di angka 4,38.
Pada tahun 2022, skor Indeks Demokrasi Indonesia tetap stabil di angka 6,71 dari skala 0-10, menempatkannya dalam kategori demokrasi cacat (flawed democracy). Meskipun terdapat peningkatan pada beberapa aspek, capaian rendah terlihat pada indikator budaya politik yang tercatat di angka 4,38 dan kebebasan sipil di angka 6,18.
Dengan fakta tersebut, pernyataan Anies Baswedan tentang penurunan indeks demokrasi Indonesia perlu diperhatikan kembali, dan data menunjukkan adanya tren positif dalam perkembangan demokrasi di Tanah Air.***