/photo/2020/09/04/1191054761.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Kasus Covid-19 di Indonesia memang tengah dalam kondisi sangat memprihatinkan. Pasalnya jumlah kasus baru Covid-19 terus bertambah, bahkan sejumlah wilayah di Indonesia kembali berzona merah.
Hal itu membuat sejumlah pihak merasa khawatir penularannya semakin masif, sehingga sejumlah pihak meminta agar tahapan Pilkada 2020 dihentikan menyusul meningkatkan kasus Covid-19 tersebut.
Pihak terkait dalam penyelenggaraan Pilkada semestinya punya standar, kondisi pandemi Covid-19 seperti apa yang dapat membuat Pilkada 2020 dilakukan penundaan kembali.
Baca Juga: Arak-arakan Paslon Pilkada 2020 Tuai Kontroversi, KPU Kini Malah Izinkan Kampanye Lewat Konser Musik
Dorongan untuk menghentikan tahapan pilkada datang dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Ribuan orang juga telah menandatangani petisi "Keselamatan dan Kesehatan Publik Terancam, Tunda Pilkada ke 2021" di situs Change.org.
Meskipun demikian, Pemerintah, DPR RI, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tetap bergeming untuk melanjutkan tahapan pilkada yang sedang berjalan. Padahal, penyelenggara pemilu dan kandidat di pilkada yang positif Covid-19 telah bermunculan.
Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Yusfitriadi mengaku, sejak awal telah mengkhawatirkan pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19. Sekarang kekhawatiran itu terbukti dengan adanya sejumlah masalah, seperti penyelenggara yang positif Covid-19 hingga pengumpulan massa.
Baca Juga: Jangan Lupa! Pendaftaran Prakerja Gelombang 9 Segera Dibuka, Ini Syaratnya agar Cepat Diterima
"Itu kemudian yang menjadikan ini sebagai tesis atas berbagai macam dorongan, dulu, ketika sebelum ada keputusan politik (melanjutkan Pilkada, red). Sekarang kita dihadapkan pada berbagai macam masalah. Tidak hanya penyelenggara pemilu, yang paling rentan itu adalah masyarakat," katanya, Rabu 16 September 2020.