kievskiy.org

Mahfud MD: Pemilu Bukan Pilih Pemimpin Hebat tapi Memperkecil Peluang Orang Jahat Jadi Pemimpin

Bakal cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud MD.
Bakal cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud MD. /Antara/M Risyal Hidayat

PIKIRAN RAKYAT - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) sekaligus cawapres nomor urut 3, Prof. Mahfud Md, menekankan bahwa pemilihan umum atau pemilu seharusnya dianggap sebagai ajang untuk memilih pemimpin bersama, bukan untuk mengeliminasi musuh.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Mahfud Md dalam kuliah umum di Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat, pada hari Senin 18 Desember 2023.

Mahfud, yang juga merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi ke-2, mengatakan bahwa jika konsep tersebut diimplementasikan dengan baik, pemenang pemilu seharusnya merangkul pihak yang kalah, dan sebaliknya.

Hal ini diharapkan dapat menciptakan rasa persatuan bangsa tanpa memunculkan perpecahan di antara anak bangsa, meskipun memiliki pilihan politik yang berbeda saat demokrasi lima tahunan berlangsung.

Dalam kuliahnya, Mahfud mengajak para mahasiswa di Tanah Air untuk terlibat aktif dalam Pemilu tahun 2024, karena hal itu merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara terhadap bangsa.

"Pemilu itu sebagai bentuk warga negara yang mempunyai tanggungan dalam membangun masa depan bangsa, dan tentunya masa depan saudara sendiri," ujarnya.

Mengenai pemilihan calon pemimpin, Mahfud menyarankan masyarakat untuk tetap memilih calon yang dianggap terbaik di antara yang kurang baik atau memilih pasangan calon yang memiliki tingkat kekurangan lebih sedikit dibandingkan yang lain.

"Pemilu itu bukan untuk memilih orang yang hebat atau sempurna melainkan untuk memperkecil peluang orang yang jahat menjadi pemimpin," jelasnya.

Ia juga menyoroti dampak buruk jika seseorang tidak berpartisipasi dalam Pemilu tahun 2024. Mahfud memberikan analogi bahwa jika 100 orang diundang untuk memilih calon pemimpin, namun hanya 35 orang yang memberikan suara, maka suara dari 35 orang tersebut akan menentukan kebijakan selama lima tahun ke depan. Sementara 65 individu yang tidak ikut pemilu akan terikat pada kebijakan yang diambil oleh pemimpin yang terpilih.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat