PIKIRAN RAKYAT - Ulama kondang, Miftah Maulana Habiburrohman, yang akrab disapa Gus Miftah, membantah tudingan yang menyebutkan bahwa ia memberikan sejumlah uang untuk mempengaruhi pondok pesantren agar tidak memilih pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) pada Pemilu 2024.
Dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Rabu, Gus Miftah menyatakan bahwa bukan dirinya yang memberikan uang kepada Abah Kirun, melainkan sebaliknya. "Bukan saya yang amplopin Abah Kirun, malahan saya yang diamplopin sama panitia. Nitip untuk yayasan supaya diberikan kepada anak-anak pondok," ungkapnya.
Gus Miftah memberikan klarifikasi tersebut sebagai respons terhadap video yang beredar dengan judul "Miftah tertangkap basah, diduga mau nyogok ke pesantren agar dukung capres 02, amplop dikembalikan".
Dalam video tersebut, terlihat Abah Kirun mengembalikan amplop kepada Gus Miftah, sementara dalam narasi video disebutkan bahwa uang tersebut diberikan agar tokoh agama tidak mendukung pasangan Anies-Muhaimin.
Baca Juga: Gus Miftah Bakal Tempuh Jalur Hukum karena Merasa Difitnah Soal Amplop di Sebuah Acara
Gus Miftah merasa difitnah oleh akun YouTube tersebut dan menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Abah Kirun terjadi pada tanggal 2 November di Hilalum Gajah, Kabupaten Demak, dalam acara pengajian. Acara tersebut dihadiri oleh Abah Kirun sebagai bintang tamu dan Gus Miftah sebagai pemberi ceramah.
"Bukan saya amplopin Abah Kirun, saya WA-an sama Abah Kirun ketawa-ketawa," tegas Gus Miftah.
Melalui akun Instagramnya @gusmiftah, Gus Miftah memberikan waktu kepada pemilik akun YouTube Indonesiana News TV untuk menunjukkan niat baik. "Untuk Anda akun Youtube INDONESIANA NEWS TV, fitnah Anda sudah keterlaluan dan melampaui batas. Saya tunggu niat baiknya atau dengan terpaksa saya tempuh jalur hukum," tulisnya di akun Instagram.
Sebelumnya, Gus Miftah juga mengalami fitnah terkait pernyataan bahwa Anies Baswedan tidak beretika. Gus Miftah menegaskan bahwa ia tidak pernah mengatakan hal tersebut dan bahwa hubungannya dengan Anies Baswedan tetap baik dalam konteks urusan politik.***