/photo/2023/05/12/1108250745.jpeg)
PIKIRAN RAKYAT - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mencemaskan adanya politisisasi dari kubu nomor urut 2, Prabowo-Gibran, dalam pemberian bantuan sosial (bansos) dalam masa kampanye Pilpres 2024.
Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dradjad H. Wibowo menjawab rasa cemas itu. Dradjad merespons heran saat distribusi bansos pihak mereka direcoki, sedang Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini merupakan kader PDIP.
Pasalnya, kata dia, koordinasi pembagian bansos yang dicemaskan hendak jadi alat kecurangan itu sepenuhnya ada di tangan Mensos Risma, yang tak lain merupakan bagian dari partai pengusung pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
"Jika tim pasangan calon nomor urut 3 khawatir politisasi dan sebagainya (atas peluncuran bansos), lha, mensosnya kan Mbak Risma, dari PDI Perjuangan," kata Dradjad, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 4 Januari 2024.
Ia menjelaskan lebih lanjut, bansos adalah program Pemerintah yang telah masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dengan demikian, lanjutnya, penyaluran bansos ialah kewenangan pihak eksekutif alias Pemerintah. Kapan waktunya atau kepada siapa diberikan, menurut dia atas kewenangan pemerintah pula.
"Karena itu, masalah berapa besar, di mana disalurkan, kepada siapa dan kapan, itu adalah kewenangan Pemerintah. Jadi, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah untuk memutuskannya," ujar dia.
Baca Juga: Bagaimana Cara Agar Harga Sembako Murah? Siti Atikoh Beberkan Solusi dari Ganjar-Mahfud
Zulhas Blak-blakan Kampanye Sambil Bagikan Bansos
Viral beredar di media sosial X (dulu Twitter), video yang menunjukkan momen orasi Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) di depan warga.
Video mendapat banyak kritik lantaran Zulhas bicara sebagai Ketua Umum PAN, dan 'menjual' bantuan sosial (bansos) hingga bantuan langsung tunai (BLT) sebagai alat untuk mengajak warga memilih salah satu paslon capres-cawapres.