PIKIRAN RAKYAT - Media sosial diramaikan dengan beredarnya sebuah video sejumlah anggota Satpol PP Kabupaten Garut yang secara tidak langsung menyatakan dukungan mereka untuk cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka. Terkait dengan hal itu, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sempat menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh sejumlah orang itu bukan merupakan pelanggaran.
Menanggapi pernyataan Moeldoko, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyebut hal itu justru menyakiti hati nurani.
"Pernyataan Pak Moeldoko menyakiti nurani dan etika," katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Kamis, 4 Januari 2024.
Menurutnya, setiap pegawai honorer dan aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di lingkup pemerintahan harus bersikap netral dalam Pemilu 2024, termasuk petugas Satpol PP. Cak Imin pun khawatir, apabila ASN tidak netral, maka hal itu akan menguntungkan pasangan calon (paslon) tertentu.
Baca Juga: Ganjar Sentil KPU: Kalau Minta Maaf Terus, Nanti Kredibilitasnya Dipertanyakan
"Kalau Satpol PP tidak netral, gimana bahayanya kita ini? Pilih kasih, gambar yang didukung yang akan dibiarkan, gambar yang saingannya akan diturunkan. Ini harus dilawan," ujarnya.
Viralnya Video Satpol PP Garut Dukung Gibran
Sebelumnya, dalam video anggota Satpol PP Kabupaten Garut, terdapat juru bicara para oknum Satpol PP Garut yang mengaku bahwa ia berasal dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut.
Dari sejumlah anggota Satpol PP yang terlibat itu, beberapa di antaranya tidak tercatat sebagai ASN. Buntut dari video tersebut, para pelaku pun mendapat sanksi skorsing.
Apabila dalam masa skorsing mereka melakukan perbuatan yang sama, maka akan ditindak dengan pemecatan.
Capres-Cawapres
Gibran Rakabuming merupakan cawapres yang mendampingi Prabowo Subianto. Pada Pilpres 2024 ini, keduanya didukung oleh sejumlah parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Garuda, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).