PIKIRAN RAKYAT - Partisipasi publik dalam mengawasi Pemilu 2024 diperlukan. Utamanya dalam mengawasi potensi kecurangan yang sistematis dimana di dalamnya unsur-unsur instrumen negara bisa terlibat.
Hal tersebut merupakan benang merah dalam diskusi dan peluncuran situs JagaPemilu.com pada Jumat, 5 Januari 2024.
Ahli Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, mengatakan, Pemilu 2024 tergolong "spesial" karena adanya situasi keterhubungan antara Presiden Joko Widodo dan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto.
Ia kemudian menyoroti periode Jokowi yang menjabat sebagai Presiden selama 10 tahun atau dua periode. Dimana dengan periode tersebut, ekspansi kekuasaannya telah membesar.
Baca Juga: Komentar Hasto Kristiyanto Soal Jokowi Bakal ke Luar Negeri Saat HUT PDIP
"Jadi, kekuasaan itu sedang eksesif sekali pada saat ini ketimbang pemerintahan yang lalu, setelah reformasi," katanya.
Menurutnya, situasi tersebut seharusnya menjadi peringatan bagi masyarakat. Hal itu pula yang seharusnya membuat elemen-elemen masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam menjaga Pemilu 2024 supaya tetap berlangsung secara jujur dan adil.
"Menurut saya, menjadi civic duties kita, tugas kewargaan kita, untuk mengawasi pemilu karena hal itu tadi," tuturnya.
Baca Juga: Debat Ketiga Pilpres 2024 Dinilai Untungkan Prabowo, KPU Buka Suara