kievskiy.org

Kata Bawaslu soal Sekda Takalar Sebut Jokowi Bakal Angkat Jutaan PNS Jika Anaknya Menang

Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). /Bawaslu Bawaslu

PIKIRAN RAKYAT - Rekaman video Sekda Takalar yang viral di media sosial menjadi perbincangan di kalangan masyarakat Kabupaten Takalar. Bagaimana tidak, video yang berdurasi kurang lebih 1 menit tersebar di berbagai media sosial.

Dalam video tersebut, Muhammad Hasbi menyampaikan argument yang diduga mengandung unsur kampanye. Sehingga media sosial, termasuk grup WhatsApp ramai membicarakan video tersebut.

Menanggapi hal itu, Ketua Bawaslu Takalar Nellyati pun buka suara. Dia mengaku, mendapatkan informasi awal dari grup WhatsApp dan media sosial.

Dia menyatakan, pihaknya akan melakukan penelusuran terkait video Sekda Takalar tersebut.

"Viralnya video dugaan tidak Netralnya Sekda Takalar selaku ASN dan dugaan berkampanye merupakan informasi awal, kami akan melakukan penelusuran terhadap video tersebut dan memastikan prosesnya sesuai peraturan perundang-undangan," kata Nellyati, Senin 15 Januari 2024.

Sementara itu, Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Takalar, Ince Hadiy Rachmat menyampaikan bahwa hal itu adalah informasi awal. Sehingga, pihaknya akan menindaklanjuti secepatnya dengan segera membentuk tim penelusuran.

"Kami telah memaksimalkan pencegahan melalui imbauan Netralitas ASN, TNI, POLRI. Kami berharap semua pihak mendukung Netralitas ASN, TNI, POLRI agar konstalasi demokrasi berjalan dengan aman, luber, dan jurdil," kata Kordiv HP2H Bawaslu Takalar, Zahlul Padil.

Video Viral Sekda Takalar

Sebuah video Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Muhammad Hasbi yang menyampaikan janji Presiden Jokowi viral di media sosial. Dalam cuplikan video yang beredar, dia mengatakan bahwa Jokowi akan mengangkat guru menjadi PNS jika anaknya menang.

Pernyataan itu disampaikan pada saat dia membuka acara rembuk guru di Museum Daerah Balla Apakka Sulapa Takalar. Awalnya, dia mmengeluhkan kesulitan mencari dana untuk menggaji guru PPPK, lantaran dana yang ada di Pemda Kabupaten Takalar tidak ada.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat