/photo/2024/01/17/845668031.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Kementerian Sosial (Kemensos) buka suara terkait skandal kasus dugaan suap perusahaan software asal Jerman, SAP, yang menyeret pejabat di di Indonesia. Berdasarkan dokumen Departemen Kehakiman Amerika Serikat, oknum pejabat di Kemensos disebut menerima suap dari SAP terkait tender pemeliharaan Applicant Tracking Software (ATS) oleh Kementerian Sosial R tahun 2015-2018.
Staf Khusus Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Suhadi Lili membantah dokumen Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Dia menyebut Kemensos tidak pernah memiliki software atau perangkat lunak ATS.
“ATS ini kalau saya search adalah Applicant Tracking Software, yaitu software untuk melakukan rekrutmen. Kami cari-cari tidak ditemukan adanya software ATS tersebut,” kata Suhadi Lili dalam konferensi pers di kantor Kemensos, Selasa, 16 Januari 2024.
Lebih lanjut Suhadi menuturkan pihaknya juga tidak pernah melihat perangkat lunak tersebut. Dia juga tak mengetahui persis soal kapan ada rekrutmen di Kemensos.
Baca Juga: Sekda Jatim dan Eks Sekjen Kemensos Diperiksa KPK Soal Dugaan Korupsi Bansos Beras
“Praktis kami tidak bisa mengetahui, melihat saja enggak pernah Jadi dengar rekrutmen kapan ada rekrutmen sampai butuh I yang sampai segede itu kita juga enggak tahu,” tutur Suhadi.
Lebih lanjut, Suhadi menjelaskan pengadaan aplikasi di era kepemimpinan Tri Rismaharini dilakukan secara in house, sehingga tidak ada pembelian yang sifatnya lelang maupun melalui penunjukan langsung. Adapun Tri Rismaharini dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Mensos pada 22 Desember 2020 menggantikan Juliari Batubara yang menjadi tersangka kasus korupsi dana Bansos Covid-19.
“Kebijakan Bu menteri itu semuanya dikembangkan secara in house, jadi tidak ada pembelian atau outsourcing pengembangan. Semuanya kita rekrut in house. Nah ada BNS/BMS yang di sana ada tenaga kontrak, kontrak individual lah ya, tetapi tidak ada yang sifatnya lelang atau lewat penunjukan langsung atau pengadaan borongan, apalagi beli software, enggak ada,” tutur Suhadi.
Suhadi menambahkan Kemensos juga akan kooperatif jika aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan di Kemensos terkait dugaan suap tersebut.