kievskiy.org

Prabowo Ingin Pejabat Tinggi Naik Gaji agar Tak Ada Korupsi: Kualitas Hidup Harus Dijamin

Capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto (kiri) dan Gibran Rakabuming Raka (kanan) menyampaikan paparan saat menghadiri Penguatan Anti Korupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (17/1/2024). Paku integritas menjadi momentum pernyataan komitmen tiga pasangan capres-cawapres dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wpa.
Capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto (kiri) dan Gibran Rakabuming Raka (kanan) menyampaikan paparan saat menghadiri Penguatan Anti Korupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (17/1/2024). Paku integritas menjadi momentum pernyataan komitmen tiga pasangan capres-cawapres dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wpa. /ADITYA PRADANA PUTRA ADITYA PRADANA PUTRA

PIKIRAN RAKYAT - Capres nomor urut dua, Prabowo Subianto mengungkapkan metode yang akan dia ambil dalam pemberantasan pencurian uang rakyat (korupsi) di Indonesia. Dia menghendaki naiknya gaji para pejabat, terutama yang memegang anggaran besar.

Menurut Prabowo, hal ini merupakan pendekatan sistematik dan realistik. Hal itu diungkapkannya, dalam acara Paku Integritas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu malam, 17 Januari 2024.

Prabowo menjelaskan, pendekatan sistematik dan realistik dapat diupayakan dengan mulai menjamin kualitas para pejabat tinggi. Dia memfokuskan metode ini pada pengambil keputusan besar di bangku pemerintahan.

"Menurut pandangan saya, kita harus secara realistis mengatur kualitas hidup semua pengambil-pengambil keputusan yang mengendalikan roda pemerintahan, terutama yang memegang anggaran besar. Kualitas hidupnya harus dijamin dan diperbaiki," kata Prabowo, dalam penyampaian komitmen anti-korupsinya, di Gedung Merah Putih KPK.

Prabowo memberikan contoh implementasi program usungannya di negara maju. Dia mengatakan, pejabat sipil seperti hakim agung di negara-negara maju sangat terjamin kehidupannya.

Hakim Mahkamah Agung negara maju, kata Prabowo, digaji paling tinggi oleh negara, sehingga pejabat yang bersangkutan nihil potensi untuk menggarong uang rakyat.

"Ini yang saya katakan pendekatan sistemik dan pendekatan realistis. Pejabat-pejabat yang memegang anggaran besar, kualitas hidupnya dan penghasilannya harus sesuai," ujar Prabowo.

Baca Juga: DPRD Jabar Sepakat dengan Serikat Pekerja Soal Upah untuk Pekerja di Atas Satu Tahun

Dalam kesempatan serupa, Capres merangkap Menteri Pertahanan (Menhan) RI itu juga mendukung adanya sanksi bagi pejabat publik, yang tidak jujur dalam melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat