PIKIRAN RAKYAT - Menurut riset dari lembaga Prajna Research Indonesia pada pemilu-pemilu sebelumnya, biaya minimal yang harus disiapkan seorang caleg adalah Rp1-2 miliar untuk tingkat DPR pusat. Kemudian Rp500-Rp1 miliar untuk tingkat DPRD provinsi dan Rp250-300 juta untuk tingkat DPRD kabupaten/kota.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Hurriyah menuturkan bahwa mahalnya biaya politik yang ditanggung para politisi yang bertarung dalam pemilu disebabkan oleh model pencalonan dan kampanye yang kandidat sentris.
Artinya, partai politik hanya berperan sebagai penjual tiket pencalonan. Sedangkan beban kampanye, logistik, hingga tim sukses dilimpahkan seluruhnya kepada masing-masing kandidat.
Faktor kedua adalah masifnya praktik politik uang yang kemudian menjadi 'kelaziman untuk dilakukan'. Hal itu juga menciptakan pandangan di masyarakat bahwa para caleg adalah 'sinterklas yang bagi-bagi hadiah'.
“Politik uang merupakan cara instan caleg yang baru turun jelang pemilu ke dapil. Ini adalah konsekuensi dari absennya politik programatik partai dan caleg,” kata Hurriyah.
Terakhir adalah sistem pemilu proporsional terbuka, yang mana seorang caleg dipilih secara langsung berdasarkan suara mayoritas.
“Kontestasi akhirnya menjadi begitu ketat. Satu partai mencalonkan tujuh sampai bahkan sepuluh caleg di satu dapil, belum lagi mereka harus bertarung dengan calon dari partai lain untuk memperebutkan kursi yang sama," tutur Hurriyah.
"Cara-cara instan seperti politik uang menjadi jalan pintas yang diambil,” ucapnya menambahkan.
Pertarungan Jadi Anggota Dewan
Terdapat 9.917 caleg yang bertarung memperebutkan 580 kursi DPR pusat di 84 daerah pemilihan (dapil). Masing-masing calon memiliki rata-rata peluang hanya sebesar 5,8 persen.