PIKIRAN RAKYAT - Pasangan calon (Paslon) Nomor Urut 2, Prabowo Gibran menyatakan masih akan melanjutkan program Food Estate yang dibuat pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Namun, keputusan tersebut dinilai tidak tepat karena selama masa pemerintahan Soeharto hingga Jokowi, wacana lumbung pangan belum pernah ada yang sukses.
"Jawaban saya itu pasti gagal. Itu selama 25 tahun tidak ada satupun contoh Food Estate berhasil. Kalau berhasil kenapa produksi padi menurun setiap tahun 1 persen," kata Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santoso, Jumat 19 Januari 2024.
Akan tetapi, Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Viva Yoga Mauladi menjelaskan bahwa proyek Food Estate yang sekarang berjalan berbeda dengan program-program sebelumnya. Sebab, melimbatkan kerja sama antarlembaga.
Sementara sebelumnya, program lumbung pangan hanya ditangani oleh Kementerian Pertanian. Kini, program itu diserahkan pada lintas Kementerian.
“Kalau sekarang diserahkan pada lintas Kementerian. Menteri PUPR, Menteri Pertanian, Kementerian Pertahanan diberi tugas memonitor dan mengendalikan bagaimana membuat manajemen food estate secara modern," tutur Viva Yoga Mauladi.
"Ini baru jalan, sudah diombreng-ombreng begitu. Infrastrukturnya belum ada, sehingga tidak bisa sebulan-dua bulan jadi.“ ucapnya menambahkan, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari BBC.
Jalan Panjang Program Food Estate
Food estate merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, hingga peternakan di satu kawasan. Namun, program tersebut memiliki jalan panjang sejak era Soeharto hingga Jokowi.
- Food Estate Era Soeharto
Presiden kedua Indonesia, Soeharto merupakan pelopor ketahanan pangan melalui program Bimbingan Masal (Bimas) untuk meningkatkan hasil produksi beras. Program itu didukung oleh terbitnya Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1969.
Tidak hanya itu, dia juga mendorong produksi pertanian lewat Proyek Lahan Gambut (PLG) di lahan seluas 1 juta hektare yang berlokasi di Kalimantan Tengah sesuai Kepres No.82/1995. Namun pada 1998, proyek tersebut dihentikan oleh Presiden BJ Habibie dan dinyatakan gagal karena pengkajian ekosistem yang kurang, ditandai dengan kerusakan lahan gambut dan kebakaran yang diakibatkan proyek tersebut.