PIKIRAN RAKYAT - Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama dan Co-captain Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), Yusuf Martak, memberikan tanggapan terkait pernyataan Pengamat Politik Adi Prayitno yang menyebut bahwa jika AMIN terpilih, ormas Islam yang sudah resmi dilarang akan dihidupkan kembali.
Yusuf Martak menegaskan bahwa AMIN tidak akan bertindak sewenang-wenang jika terpilih sebagai Presiden-Wakil Presiden pada 2024. Ia menyatakan bahwa moto AMIN adalah melakukan perubahan secara fundamental dan menyeluruh.
"Pola-pola dan cara-cara yang dipakai oleh rezim sebelumnya yang tidak baik pasti akan diubah, tapi yang baik pasti akan diteruskan karena ini pemerintahan bukan sewenang-wenang, tapi harus jalan estafet karena ini sebuah negara besar," kata Yusuf.
Dia menyinggung sejumlah kasus yang dianggap belum selesai di Indonesia, seperti kasus KM 50 dan pembubaran Front Pembela Islam (FPI). Yusuf menyatakan bahwa jika kasus-kasus tersebut perlu ditinjau ulang, AMIN sangat terbuka.
"Apabila hal-hal contoh sekarang mengenai KM 50, Kanjuruhan, Rempang, mungkin ada hal-hal lain misalnya pembubaran organisasi, nah itu pasti apabila dari pihak-pihak yang bersangkutan mengajukan atau meminta untuk ditinjau ulang ya tidak akan dihalangi," ujar Yusuf.
Rehabilitasi Nama Baik FPI
Lebih lanjut, Yusuf mempertanyakan langkah pemerintah yang membubarkan FPI. Dia menegaskan bahwa FPI tidak bersalah dan telah banyak berbuat untuk kegiatan sosial dan dakwah.
"FPI kan banyak berbuat, melakukan banyak pergerakan yang sifatnya dakwah, melakukan rescue ke lokasi-lokasi bencana," kata Yusuf.
Timnas AMIN juga menyatakan dukungannya jika petinggi dan pendiri FPI berupaya melakukan peninjauan kembali terhadap organisasi ini pada 2024. Pasalnya, usai dibubarkan pada 21 Juni 2019 yang lalu muncul organisasi baru FPI dengan kepanjangan Front Persaudaraan Islam.
Namun, Yusuf Martak menegaskan komitmen Timnas AMIN untuk memberikan rehabilitasi nama baik untuk organisasi yang resmi dilarang pada 30 Desember 2020 yang lalu tersebut.
"Ada sesuatu yang harus di-clearkan. Logika berpikir saya kalau itu nanti dinyatakan tidak bersalah, kan mustahil ada dua FPI, tapi rehabilitasi nama baik FPI itu diperlukan," pungkasnya.