PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan seorang presiden dan menteri memiliki hak demokrasi, dan hak politik. Oleh karena itu, Jokowi menyebut presiden boleh melakukan kampanye.
Pernyataan tersebut disampaikannya untuk menanggapi adanya sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang menjadi tim sukses pasangan capres dan cawapres tertentu di Pilpres 2024.
"Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. Boleh," katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada Rabu, 24 Januari 2024.
Hal yang terpenting, kata Jokowi, adalah presiden tak melakukan kampanye dengan memanfaatkan fasilitas negara. Mengingat, apa yang menyangkut hak demokrasi itu memiliki aturan di dalamnya.
Baca Juga: Ditemui Anies Baswedan, Sultan Hamengkubuwono X Tegaskan Tetap Netral di Pilpres 2024
"Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini enggak boleh, gitu enggak boleh, boleh. Menteri juga boleh. Itu saja yang mengatur itu, hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," ujarnya.
Meski demikian, Jokowi mengatakan bahwa berkampanye atau tidak, keputusannya tetap berada pada masing-masing individu.
"Semua itu pegangannya aturan. Kalau aturan boleh, silakan..kalau aturan boleh, silakan. Kalau aturan tidak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh. Boleh berkampanye, boleh, tetapi kan dilakukan atau tidak dilakukan, terserah individu masing-masing," ucapnya.
Pejabat Negara yang Maju Pilpres 2024
Ada sejumlah pejabat negara yang maju dalam memperebutkan kursi capres maupun cawapres pada Pilpres 2024 ini. Pertama adalah cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menduduki kursi Wakil Ketua DPR RI.
Kemudian, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan, dan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Solo.