/photo/2023/01/20/2768074420.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Presiden Jokowi lagi-lagi dikritik karena ucapannya mengenai netralitas dalam Pilpres 2024. Pernah berkoar-koar pejabat harus netral, kini ucapannya justru berbanding 180 derajat.
Masih hangat dalam ingatan, bagaimana orang nomor 1 di Indonesia itu dua bulan lalu menyatakan dengan tegas bahwa Pemerintah, TNI-Polri, hingga ASN harus netral. Namun, ucapannya kini justru berseberangan dengan apa yang pernah disampaikannya.
Ucapan soal netralitas pernah disampaikan Jokowi pada awal November 2023 lalu pada saat meninjau proyek pembangunan jalan Tol di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sedangkan pernyataan terbarunya disampaikan kemarin, Rabu 24 Januari 2024.
Pemerintah, TNI-Polri, dan ASN Harus Netral!
Pada saat berkunjung ke Kalimantan Timur (Kaltim), Jokowi mendapatkan informasi adanya pemindahan atribut partai di lokasi yang akan didatanginya. Dia pun menekankan soal netralitas pejabat terkait masalah tersebut.
"Ini perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral," katanya saat Tinjau Proyek Jalan Tol, IKN, 1 November 2023.
"Oleh sebab itu, pemindahan beberapa atribut partai-partai itu mestinya Pemerintah kabupaten dan kota serta provinsi minta izin kepada pengurus Partai di daerah, berkomunikasi dengan pengurus Partai di daerah, jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik," tutur Jokowi menambahkan.
Presiden Boleh Berpihak dan Kampanye
Hanya berselang dua bulan, Jokowi membuat heboh publik karena menyatakan bahwa Presiden dibolehkan melakukan kampanye pada saat pemilu. Menurutnya, kegiatan kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap orang, termasuk kepala negara dan menteri.
Selain itu, dia menegaskan bahwa Presiden juga boleh berpihak kepada pasangan calon tertentu yang tengah mengikuti kontestasi politik. Asalkan, pada saat melakukan kampanye tidak menggunakan fasilitas negara.
"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja yang penting Presiden itu boleh lho kampanye. Presiden itu boleh lho memihak. Boleh," kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta Timur, Rabu, 24 Januari 2024.